Penyadapan, Penggeledahan, dan Penyitaan Tak Perlu Izin Dewas KPK

    Fachri Audhia Hafiez - 04 Mei 2021 20:03 WIB
    Penyadapan, Penggeledahan, dan Penyitaan Tak Perlu Izin Dewas KPK
    Ilustrasi KPK/Media Indonesia



    Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan gugatan uji materiel Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permohonan yang dikabulkan itu terkait izin kerja KPK yang meliputi penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

    MK menilai ketiga kerja Lembaga Antikorupsi itu tidak perlu lagi izin Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang diatur UU KPK hasil revisi harus dinyatakan inkonstitusional.

    "Cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas," ujar Hakim MK Aswanto dalam pertimbangannya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Mei 2021.

    Menurut Aswanto, kewajiban pimpinan KPK untuk mendapatkan izin Dewas dalam melakukan penyadapan merupakan bentuk campur tangan atau intervensi. Dewas bukan aparat penegak hukum.

    "Merupakan bentuk nyata tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum. Khususnya kewenangan pro justicia yang seharusnya hanya dimiliki oleh lembaga atau aparat penegak hukum," terang Aswanto.

    Baca: Indriyanto: Saya Tanggung Jawab Kalau UU KPK Melemahkan

    Kewenangan Dewas mengenai penyadapan diatur Pasal 12 C UU KPK hasil revisi. Sedangkan terkait penggeledahan dan penyitaan diatur Pasal 47 ayat (1).

    Frasa 'Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan 

    dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas' menjadi 'Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas'.

    Gugatan formal ditolak seluruhnya

    Gugatan ini tercatat pada nomor perkara 70/PUU-XVII/2019. Gugatan diajukan Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fathul Wahid; Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Abdul Jamil; Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia Eko Riyadi; Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (PSKE) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Ari Wibowo, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Mahrus Ali.
     




    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All




    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id