comscore

Eks Dirjen Kemendagri Koruptor Dana PEN Punya Harta Rp7,399 M

Fachri Audhia Hafiez - 28 Januari 2022 13:23 WIB
Eks Dirjen Kemendagri Koruptor Dana PEN Punya Harta Rp7,399 M
Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto (rompi oranye) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasiona/Medcom/Candra
Jakarta: Mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur pada 2021. Ardian tercatat memiliki total kekayaan Rp7,399 miliar.

Baca: Eks Dirjen Keuda Kemendagri Tersangka Kasus Suap Dana PEN Daerah

 



Nilai itu terungkap dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Ardian yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ardian memiliki harta bergerak dan tak bergerak.

"Tanggal penyampaian atau jenis laporan tahun 18 Maret 2021, periodik 2020," tulis keterangan pada laman elhkpn.kpk.go.id, dikutip Jumat, 28 Januari 2022.

Ardian memiliki tanah dan bangunan total Rp6,450 miliar. Aset itu terdiri atas tanah dan bangunan di Jakarta Pusat dan Bekasi, Jawa Barat.

Dia juga memiliki alat dan transportasi senilai Rp575 juta. Rinciannya ialah mobil Wrangler Jeep tahun 2011 senilai Rp400 juta dan Toyota Sienta tahun 2019 seharga Rp175 juta.

Ardian memiliki harta bergerak lainnya sejumlah Rp130 juta. Lalu, kas dan setara kas Rp244.329.523.

"Sehingga, total harta kekayaannya mencapai Rp7.399.329.523," tulis keterangan tersebut.

KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap pengajuan dana PEN daerah untuk Kabupaten Kolaka Timur pada 2021. Mereka, Mochamad Ardian Noervianto, Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar.

Ardian bertugas melaksanakan salah satu bentuk investasi langsung pemerintah. Yakni, pinjaman PEN tahun 2021 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Andi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Ardian dan Laode disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

(ADN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id