comscore

Penyuap Bupati Musi Banyuasin Segera Diadili

Candra Yuri Nuralam - 15 Desember 2021 09:33 WIB
Penyuap Bupati Musi Banyuasin Segera Diadili
Plt juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Arga
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy. Dia segera diadili dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Musi Banyuasin.

"Karena pemberkasan perkara tersangka SUH (Suhandy) telah selesai dan dinyatakan lengkap oleh tim jaksa maka Selasa, 14 Desember 2021 telah selesai dilaksanakan tahap dua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari tim penyidik kepada tim jaksa KPK," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 Desember 2021.

 



Baca: Bupati Musi Banyuasin Diduga Terima Uang dari Beberapa Pihak

Suhandy ditahan selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Gedung Merah Putih.

"Terhitung mulai 14 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022," ujar Ali.

Jaksa menyusun dakwaan selama 14 hari kerja. Setelah rampung, dakwaan itu akan diserahkan ke pengadilan.

"Persidangan direncanakan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada PN Palembang," tutur Ali.

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Mereka ialah Bupati nonaktif Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy.

Dodi, Herman, dan Eddi dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, Suhandy dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(ADN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id