Elektabilitas PDIP dan Gerindra Tak 'Terusik' Kader Terjerat Korupsi

    Fachri Audhia Hafiez - 23 Februari 2021 06:06 WIB
    Elektabilitas PDIP dan Gerindra Tak 'Terusik' Kader Terjerat Korupsi
    Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat elektabilitas PDI Perjuangan dan Partai Gerindra masih tinggi. Kader terjerat korupsi tak memengaruhi elektabilitas partai.

    Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari Partai Gerindra serta mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara dari PDI Perjuangan tersangkut kasus korupsi. Keduanya merupakan tersangka dugaan rasuah yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    "Dalam top of mind PDI Perjuangan paling banyak disebut 20,1 persen. Kemudian, Gerindra 11 persen," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, dalam Rilis Virtual Survei Evaluasi Publik Terhadap Kondisi Nasional dan Peta Awal Pemilu 2024, Senin, 22 Februari 2021.

    Sementara itu, elektabilitas Partai Golkar berada di posisi ketiga dengan 8,3 persen; Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 6,8 persen; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 6,7 persen; dan Partai Demokrat 4 persen. Sedangkan partai lain di bawah 3 persen dan belum menjawab survei 34,2 persen.

    Pada simulasi semi terbuka hasilnya juga serupa. PDI Perjuangan paling banyak dipilih dengan 24,5 persen, Gerindra 12,6 persen, Golkar 10 persen, PKB 9,7 persen, PKS 7,6 persen; dan Demokrat 5,4 persen

    "Sementara partai lain di bawah 4 persen. Belum menjawab 17,5 persen," ujar Djayadi.

    Survei menggunakan asumsi metode simple random sampling dengan toleransi kesalahan atau margin of error 2,9 persen. Kemudian, tingkat kepercayaan 95 persen.

    Survei dilaksanakan pada 25-31 Januari 2021. Sampel survei menyasar 1.200 responden.

    Tak terusik

    Djayadi menjelaskan ada fenomena elektabilitas PDI Perjuangan dan Partai Gerindra masih moncer. Isu mengenai kader terjerat korupsi sudah meredup.

    "Ketika survei dilakukan mungkin itu sudah mengendap di masyarakat, diganti isu lain misalnya isu revisi undang-undang," ujar Djayadi.

    Selain itu, sudah terbangun persepsi ketika terjadi korupsi, maka merupakan kesalahan kader bukan partai. Kondisi ini berbeda bila korupsi dilakukan petinggi partai.

    "Seandainya yang melakukan aktor utama yaitu ketua umumnya, mungkin akan berpengaruh lebih besar itu (elektabilitas)," ucap Djayadi.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id