5 Tersangka Korupsi Impor Tekstil Segera Disidang

    Cindy - 19 November 2020 11:41 WIB
    5 Tersangka Korupsi Impor Tekstil Segera Disidang
    Ilustrasi persidangan. Medcom.id/M Rizal
    Jakarta: Berkas perkara lima tersangka kasus dugaan korupsi importasi tekstil pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2018-2020 dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seluruh tersangka segera disidang.

    "Selanjutnya tim jaksa penuntut umum akan menunggu penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Hari Setiyono dalam keterangan tertulis, Rabu, 18 November 2020.

    Tersangka yang masuk tahap persidangan, di antaranya Kepala Seksi Pelayanan Pabean dan Cukai (PPC) I pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam, Haryono Adi Wibowo. Kemudian, Kepala Seksi PPC II KPU Bea dan Cukai Batam, Kamaruddin Siregar, serta Kepala Seksi PPC III KPU Bea dan Cukai Batam, Dedi Aldrian.

    Keterlibatan Kabid Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai (PFPC) KPU Bea dan Cukai Batam, Mukhamad Muklas, juga akan dibuktikan di persidangan. Tak terlewat pemilik PT Fleming Indo Batam (FIB) dan PT Peter Garmindo Prima (PGP), Irianto.

    Baca: 4 Pegawai Bea Cukai Batam Jadi Tersangka Korupsi Impor

    Seluruh tersangka diduga mengetahui dan bertanggung jawab terhadap pelayanan pabean dan cukai di KPU Bea Cukai Batam. Pejabat Bea Cukai yang terlibat juga kerap melayani dan mengurus importasi tekstil dari Singapura ke Batam yang dilakukan PT Fleming Indo Batam dan PT Peter Garmindo Prima.

    Hari menyebut mereka terbukti menjual tekstil yang telah diimpor kepada pihak lain. Selain itu, kelima tersangka mengimpor tekstil melebihi alokasi yang telah ditentukan.

    "Dengan mengubah dokumen impor berupa invoice, packing list, serta menggunakan Certificate of Origin (CoO) atau Surat Keterangan Asal (SKA) yang tidak benar," ucap Hari.

    Tersangka dinilai merugikan negara hingga Rp1, 6 triliun. Kelimanya dijerat jeratan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiman diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubat UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id