comscore

Kasasi Ditolak, Djoko Tjandra Kembali Divonis 4,5 Tahun Penjara

Fachri Audhia Hafiez - 17 November 2021 12:33 WIB
Kasasi Ditolak, Djoko Tjandra Kembali Divonis 4,5 Tahun Penjara
Buronan Djoko Soegiarto Tjandra digiring saat tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis, 30 Juli 2020. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Jakarta: Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan terdakwa kasus suap dan penghapusan red notice Djoko Soegiarto Tjandra. Hukuman Djoko Tjandra kembali menjadi 4,5 tahun penjara.

"Tolak perbaikan kasasi terdakwa dan penuntut umum dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara selama empat tahun enam bulan dan denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan," kata juru bicara MA Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi, Rabu, 17 November 2021.
Putusan ini tercatat dengan nomor: 4358 K/Pid.Sus/2021 yang disidangkan pada Senin, 15 November 2021. Vonis ini dijatuhkan Suhadi sebagai ketua Majelis Hakim Agung serta Ansory dan Suharto sebagai anggota. 

Awalnya, permohonan banding Djoko Tjandra dikabulkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hukumannya dipotong menjadi 3,5 tahun dari sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama.

Baca: Pemecatan Irjen Napoleon Tunggu Sidang Propam

Majelis Hakim Agung menilai pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI tidak tepat dalam memvonis 3,5 tahun penjara. Salah satu yang disorot, yakni pertimbangan meringankan karena Djoko Tjandra mengembalikan dana Rp546.468.544.738 di escrow account atas rekening Bank Bali dari PT Era Giat Prima miliknya.

"Hal tersebut tidak ada korelasi dengan perbuatan suap yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini," ujar Andi.

Selain itu, Majelis Hakim Agung mempertegas perbuatan Djoko Tjandra sebagai suap terkait pengurusan fatwa MA. Pelarian Djoko Tjandra  ke luar negeri juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung mengoreksi vonis.

"Terdakwa telah melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa atas putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap," ucap Andi.

Djoko Tjandra terbukti menyuap mantan Kepala Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo dan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte. Djoko mengguyur Napoleon dengan SGD200 ribu dan USD370 ribu.

Brigjen Prasetijo menerima USD100 ribu dari Djoko Tjandra. Fulus tersebut diberikan melalui perantara, pengusaha Tommy Sumardi. Suap diserahkan agar Djoko Tjandra dihapus dari daftar pencarian orang (DPO) di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). 

Kedua jenderal polisi itu memerintahkan penerbitan sejumlah surat kepada Ditjen Imigrasi. Nama buronan itu akhirnya terhapus dari Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Ditjen Imigrasi.

Djoko Tjandra turut memberikan USD500 ribu kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki diminta mengurus fatwa MA agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi atas pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009.

Fatwa MA itu diharap bisa membuat Djoko kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana. Suap terhadap Pinangki melibatkan adik ipar Djoko, Herriyadi Angga Kusuma. 

(OGI)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id