Komnas HAM Periksa 19 Saksi Terkait TWK

    Candra Yuri Nuralam - 08 Juni 2021 15:47 WIB
    Komnas HAM Periksa 19 Saksi Terkait TWK
    Ilustrasi pegawai KPK/Istimewa



    Jakarta: Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mendalami dugaan keganjilan dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belasan saksi diperiksa.

    "(Setelah) memeriksa 19 orang dan membaca dokumen-dokumen yang kami dapatkan, kami dapat informasi penting," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Juni 2021.

     



    Anam mengatakan ada enam informasi yang ditemukan oleh pihaknya selama pendalaman laporan. Pertama, terkait dengan dugaan adanya klaster saat TWK berlangsung.

    Baca: Komnas HAM Minta Pimpinan KPK Kirim Utusan Jika Tak Bisa Menghadiri Panggilan

    Lalu, Komnas HAM mendapatkan informasi terkait lahirnya prosedur hukum dalam pengadaan TWK. Ketiga, terkait dengan landasan hukum dalam pengadaan TWK.

    "Keempat terkait soal substansi apa saja selama proses itu berlangsung TWK-nya," ujar Anam.

    Kelima, Komnas HAM mendapatkan informasi tentang adanya fungsi tugas dan model kerja orang-orang yang telah diperiksa. Terakhir, Komnas HAM mendapatkan informasi tentang latar belakang TWK terjadi.

    Pimpinan KPK berhalangan menghadiri panggilan Komnas HAM hari ini, 8 Juni 2021. Komnas HAM meminta Lembaga Antikorupsi mengirim perwakilan.

    Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pengiriman utusan bisa dilakukan dalam pemanggilan di instansinya. Hal itu pernah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim.

    "Nadiem Makarim itu pernah dipanggil Komnas HAM, walaupun waktu itu beliau tidak bisa, beliau kirim Dirjen kan untuk menjelaskan ada satu aduan dari kelompok manusia," kata Taufan di Kantor Komnas HAM, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Juni 2021.

    Taufan mengatakan pihaknya butuh keterangan dari KPK untuk mengonfirmasi aduan tentang dugaan keganjilan tes wawasan kebangsaan (TWK) dari 75 pegawai saat ini dibebastugaskan. Keterangan Lembaga Antikorupsi dibutuhkan untuk membuat penyelidikan di Komnas HAM berimbang.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id