comscore

Dibantu Pihak Swasta, KPK Sudah Bidik Lama Wali Kota Bekasi

MetroTV - 07 Januari 2022 14:12 WIB
Dibantu Pihak Swasta, KPK Sudah Bidik Lama Wali Kota Bekasi
Tangkapan layar Metro TV
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah membidik lama Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan institusinya sudah melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya suap terhadap Rahmat sepanjang 2021.

"Kasus ini tidak tunggal. Jadi, ada swasta yang memberikan feedback terkait pengadaan tanah," kata Nurul, dalam tayangan Primetime News di Metro TV, Kamis, 6 Januari 2022.
Selain pengadaan tanah, KPK juga mendapati adanya dugaan permintaan gratifikasi terhadap pihak swasta. Permintaan itu diperhalus dengan memakai frasa 'pembangunan masjid'. Selain itu, terdapat juga upaya jual beli jabatan dan calon aparatur sipil negara.

"Kemungkinan perkaranya akan berkembang pada penerimaan lainnya," kata dia.

Baca: Rahmat Effendi Ditangkap, Wapres Ingatkan Kepala Daerah Bekerja Baik

Dari total 14 orang yang telah ditahan KPK, 9 di antaranya ditetapkan menjadi tersangka. Sisanya, sebanyak lima orang dibebaskan. 

"Namun, proses ini masih berlanjut dan tidak menutup kemungkinan (tersangka) akan bertambah," kata Nurul.

Lembaga Antikorupsi menegaskan tidak akan pandang bulu mengejar pihak-pihak yang terlibat. Apalagi bila menemukan bukti pemufakatan jahat yang menyeret pihak DPRD Bekasi.
 
Sebanyak 14 orang ditangkap KPK dalam operasi senyap di Bekasi. Sembilan orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.
 
Sebanyak lima tersangka berstatus sebagai penerima yakni Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.
 
Mereka disangkakan melanggar melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca: Jadi Tersangka, Ini Sederet Kontroversi Rahmat Effendi
 
Sementara itu, empat tersangka sebagai pemberi, yakni Direktur PT MAN Energindo, Ali Amril; pihak swasta, Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Fauzi Pratama Ramadhan)

(UWA)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id