Eks Dirut Mabua Harley Davidson Dipanggil KPK

    Candra Yuri Nuralam - 04 Februari 2020 11:38 WIB
    Eks Dirut Mabua Harley Davidson Dipanggil KPK
    Ilustrasi - Medcom.id
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan mantan Direktur Utama PT Mabua Harley Davidson, Djonnie Rahmat. Djonnie diperiksa terkait kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C para PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

    "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HS (Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT. Garuda Indonesia 2007-2012 Hadinoto Soedigno)," kata Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa 4 Januari 2020.

    Pihaknya ingin mendalami kasus itu melalui keterangan Djonnie. Termasuk menyelisik hubungan Djonnie dengan Hadinoto. Hardinoto telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 7 Agustus 2019. 

    Eks Dirut Mabua Harley Davidson Dipanggil KPK
    Plt jubir KPK Ali Fikri, Foto: Antara/Risyal Hidayat 

    Penetapan tersangka merupakan pengembangan kasus suap Direktur Utama PT Garuda Indonesia periode 2005-2014, Emirsyah Satar. KPK menemukan penggunaan puluhan rekening bank di luar negeri yang diduga terkait kasus suap itu. 

    Selain Emirsyah dan Hadinoto, KPK juga telah menetapkan pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA) sekaligus beneficial owner Connaught International Pte Ltd, Soetikno Soedarjo (SS) sebagai tersangka.

    Emirsyah diduga menerima suap dari Soetikno 1,2 juta Euro dan USD180 ribu atau setara Rp20 miliar. Dalam penyidikan, KPK menyebut uang suap yang diberikan Soetikno kepada Emirsyah dan Hadinoto tidak hanya berasal dari perusahaan AirBus SAS dan Rolls-Royce.

    Ada juga kontrak pembelian pesawat ATR 72-600 dengan perusahaan Avions de Transport Regional (ATR). Kontrak pembelian pesawat Bombardier CRJ 1000 dengan perusahaan Bombardier Aerospace Commercial Aircraft.

    Selain itu, selaku konsultan bisnis dari Rolls-Royce, Airbus dan ATR, Soetikno diduga telah menerima komisi dari tiga pabrikan tersebut. Soetikno juga diduga menerima komisi dari perusahaan Hong Kong bernama Hollingsworth Management Limited International Ltd (HMI) yang menjadi Sales Representative dari perusahaan Bombardier.

    Pembayaran komisi tersebut diduga terkait dengan keberhasilan Soetikno dalam membantu tercapainya kontrak antara PT. Garuda Indonesia dengan empat pabrikan tersebut. Soetikno selanjutnya memberikan sebagian dari komisi tersebut kepada Emirsyah dan Hadinoto.

    Untuk ESA, Soetikno diduga memberi Rp 5,79 miliar untuk pembayaran rumah beralamat di Pondok Indah, USD 680 ribu dan EUR 1,02 juta yang dikirim ke rekening perusahaan milik ESA di Singapura, dan SGD 1,2 juta untuk pelunasan Apartemen milik ESA di Singapura. Untuk HDS, Seotikno diduga memberi USD 2,3 juta dan EUR 477 ribu yang dikirim ke rekening Hardinoto di Singapura.

    Tersangka Emirsyah dan Soetikno diduga melanggar pasal 3 atau pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    Tersangka Hadinoto diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.





    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id