Kasus Suap Nurhadi Diselisik dari Unsur Notaris

    Fachri Audhia Hafiez - 17 Maret 2020 13:12 WIB
    Kasus Suap Nurhadi Diselisik dari Unsur Notaris
    Ilustrasi. Medcom.id.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi, yakni notaris pejabat pembuat akta tanah (PPAT), Devi Chrisnawati, serta pihak swasta, Supriyo Waskito Adi dan Sefrina Devi Pranoto. Mereka akan dikulik keterangannya terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

    "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HS (Hiendra Soenjoto selaku Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 17 Maret 2020.

    Belum diketahui keterangan yang akan digali penyidik dari ketiga saksi tersebut. Kuat dugaan keterangan ketiganya guna mendalami pemberian Hiendra kepada Nurhadi.

    Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari PT MIT milik Hiendra lewat menantunya, Rezky Herbiyono. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT.

    Kasus Suap Nurhadi Diselisik dari Unsur Notaris
    Nurhadi. MI/Rommy Pujianto

    Baca: Mencari Keberadaan Nurhadi

    Nurhadi diduga menerima sembilan cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA. Nurhadi juga diduga mengantongi Rp12,9 miliar selama Oktober 2014-Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.

    Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara itu, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id