Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi Diputus Hari Ini

    Antara - 12 November 2019 10:00 WIB
    Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi Diputus Hari Ini
    Mantan Menpora Imam Nahrawi. ANT/Aditya Pradana.
    Jakarta: Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan atas gugatan praperadilan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Sidang gugatan dengan nomor perkara 130/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL itu berlangsung pada Selasa, 12 November 2019.

    Dalam gugatannya, Imam mempersoalkan penetapan tersangka dan penahanan dalam kasus dugan suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemempora pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2018.

    Praperadilan sudah bergulir selama enam kali persidangan. Sidang perdana digelar pada 21 Oktober 2019. Hakim tunggal Elfian sempat menunda sidang dua pekan karena pihak termohon tidak hadir dalam sidang perdana.

    Sidang dengan agenda pembacaan permohonan kembali digelar pada 4 November 2019. Kedua pihak pun hadir dalam sidang tersebut.

    Ketua tim kuasa hukum Imam Nahrawi, Saleh, mengatakan praperadilan diajukan sebagai upaya menggunakan haknya sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21 Tahun 2014, yang memberikan hak kepada seseorang untuk mengajukan praperadilan. 

    "Mas Imam menggunakan haknya dalam konteks mencari kebenaran biar diuji melalui persidangan praperadilan," kata Saleh usai persidangan di PN Jakarta Selatan, Senin, 21 Oktober 2019. 

    Pihak KPK juga sudah menyampaikan sejumlah fakta-fakta selama persidangan. Sehingga, Lembaga Antirasuah meyakini proses penetapan tersangka dan penahanan terhada Imam sesuai prosedur.

    Kubu Imam juga sempat mempersoalkan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyerahkan mandat kepada Presiden Joko Widodo pada 13 September 2019, dan Saut Sitomorang yang menyatakan mengundurkan diri dari unsur pimpinan. Hal itu dinilai penetapan tersangka dan penahanan terhadap Imam dinilai tidak sah. 

    "Oleh karena itu ini kolektif kolegialnya kita kemudian jadikan materi praperadilan," kata Saleh.   

    Namun, tim kuasa hukum KPK sudah menampik keterangan kubu Imam. Agus masih melaksanakan tugas sebagai pimpinan sehingga penahanan terhadap Imam tersebut sah. 

    Kuasa hukum KPK, Natalia Kristianto, mengatakan dalil pemohon yang menyatakan pimpinan KPK tidak berwenang menjalankan tugas sebagai penyidik karena menyerahkan mandat ke Presiden adalah keliru. Dalam persidangan, KPK menolak seluruh dalil pemohon karena proses penyidikan, penetapan tersangka, dan penahanan terhadap Imam sesuai prosedur. (ADI/Lampost.co)



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id