MK Diminta Mempercepat Waktu Penyelesaian Perkara

    Candra Yuri Nuralam - 18 Agustus 2019 18:41 WIB
    MK Diminta Mempercepat Waktu Penyelesaian Perkara
    Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.
    Jakarta: Setara Institute meneliti kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) dalam setahun terakhir. Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani menilai MK seharusnya memangkas beberapa prosesi sidang.

    "Rekomendasi kami dalam beberapa riset selalu menyebutkan revisi hukum acara, artinya terkait dengan batasan waktu beracara yang berjarak rapat pemusyawaratan hakim dengan pembacaan pleno," kata Ismail di Kantor Setara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu, 18 Agustus 2019.

    Setara mencatat MK tak punya pakem waktu dalam menyelesaikan putusan. Tercatat, terdapat empat perkara yang diputus dalam waktu sebulan. Setara juga menyebut terdapat 34 perkara yang diputus dalam waktu satu hingga tiga bulan.

    Bahkan, terdapat 25 perkara yang diputus dalam waktu tiga hingga enam bulan. MK juga tercatat menyelesaikan sembilan perkara dalam waktu sembilan hingga 12 bulan. Satu perkara bahkan baru diselesaikan dalam waktu satu tahun hingga 15 bulan.

    "Ada dua perkara (yang baru diputus) lebih dari 15 bulan," kata Ismail.

    Baca: Setara: Hakim MK Independen

    Ismail menilai hal itu berlebihan. Ia khawatir kasus yang pernah menimpa mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar kembali terulang.

    "Karena pembatasan waktu yang ketat ini akan memungkinkan MK baik bagi dirinya sendiri maupun pihak-pihak yang berkepentingan, tanpa batasan ini saya kira potensi kasus seperti Patrialis Akbar akan terjadi," ujar Ismail.

    Ismail juga meminta majelis hakim mempercepat penyelenggaraan rapat permusyawaratan hakim (RPH). 

    "Ada enam RPH yang butuh waktu dua sampai tiga bulan, 11 dengan waktu satu sampai dua bulan, 13 dengan waktu 15 sampai 30 hari, dan 61 yang butuh wakyu satu sampai 15 hari," tutur Ismail.

    Ismail meminta MK menyelesaikan perkara dengan cepat. Karena, penyelenggaraan sidang yang berlarut akan memakan anggaran yang besar.

    Setara Institute melakukan penelitian putusan Mahkamah Konstitusi untuk periode 10 Agustus 2018 sampai dengan 10 Agustus 2019. Penelitian ini ditujukan untuk mempelajari kualitas putusan MK dan mendorong kepatuhan para penyelenggara negara dan masyarakat pada konstitusi RI.




    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id