KY Mencari Hakim Agung Khusus Pajak

    Muhammad Syahrul Ramadhan - 28 Mei 2019 20:37 WIB
    KY Mencari Hakim Agung Khusus Pajak
    Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari. (Foto: MI/Mohamad Irfan)
    Jakarta: Komisi Yudisial (KY) mengakui ada kesulitan untuk perekrutan Hakim Agung Tata Usaha Negara dengan keahlian khusus pajak. Satu di antara penyebabnya yakni terkait persyaratan yang harus memiliki gelar Sarjana Hukum.

    Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriciada Azahari mengungkapkan, akibat syarat tersebut banyak calon hakim agung yang tidak memenuhi kualifikasi administrasi. Idealnya, hakim agung untuk pajak dimungkinkan dari lulusan Sarjana Ekonomi. 

    "Masalah pajak ini bukan semata-mata hukum, tapi juga banyak terkait dengan soal-soal akutansi," kata Aidul saat konferensi pers di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Selasa 28 Mei 2019.

    Meski begitu, ujar Aidul, KY tidak bisa serta merta mengubah peraturan untuk memudahkan perekrutan calon hakim agung. Undang-undang hanya mencantumkan syarat Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Kepolisian, dan Hukum Islam.

    "Sementara untuk pajak ini agak spesifik sesungguhnya, khusus untuk pajak seharusnya dimungkinkan dar Sarjana Ekonomi, tetapi ketentuan menetapkan lain," ujarnya.

    Baca juga: KY Harus Segera Mengisi Dua Posisi Hakim

    Ia juga mengatakan bila menunggu judicial review tidak memungkinkan karena membutuhkan waktu. Terlebih pendaftaran sudah dibuka.

    "Kami berharap dari Ditjen Pajak bisa mengerahkan calon-calonnya. Kemudian dari lingkungan praktisi pajak juga mengerahkan atau mengusulkan calon hakim agung untuk pajak, serta dari lingkungan akademisi," ucap Aidul.

    Komisi Yudisial membuka penerimaan calon hakim agung (CHA) dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA) tahun 2019. Sebelas orang hakim agung dengan rincian empat orang untuk kamar Perdata, tiga orang untuk kamar Pidana, dua orang untuk kamar Militer. Kemudian satu orang untuk kamar Agama dan satu orang untuk kamar Tata Usaha Negara dengan keahlian khusus pajak.

    Sementara untuk hakim ad hoc dibutuh sembilan orang. Jumlah tersebut dengan rincian tiga hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi dan enam hakim ad hoc Hubungan Industrial.

    (BOW)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id