KPK, Kemendag, dan Kementan Bahas Pengelolaan Bahan Pangan

    Candra Yuri Nuralam - 22 April 2021 15:22 WIB
    KPK, Kemendag, dan Kementan Bahas Pengelolaan Bahan Pangan
    Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (paling kiri) bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi (kedua dari kiri) menyambangi Gedung KPK, Jakarta. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam



    Jakarta: Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka membahas pengelolaan bahan pangan.

    "Pertemuan ini dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi dari semua aspek yang menentukan proses-proses importasi yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada," kata Syahrul di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 22 April 2021.






    Syahrul meminta KPK memelototi seluruh kegiatan pangan yang dilakukan Kementerian Pertahanan (Kementan). Terutama, soal izin importasi dan budidaya bahan pangan.

    "Kita sudah mencapai kesepakatan bersama dengan Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi untuk mengolahnya diasistensi, tentu itu yang menjadi harapan kami kepada KPK," ujar Syahrul.

    KPK juga meminta Kementan memperbaiki masalah alih fungsi lahan. Lembaga Antikorupsi tidak ingin masalah alih fungsi lahan berkepanjangan.

    Syahrul menegaskan aturan alih fungsi lahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Dia berjanji segera membereskan seluruh permasalahan alih fungsi lahan.

    "Terutama untuk kepentingan industri kecil dan properti kepentingan lain yang mengorbankan kepentingan lahan yang berkesinambungan yang sudah ada," ujar Syahrul.

    Baca: Kementan Jaga Strategi Produksi Pangan Hadapi Lebaran 2021

    Syahrul juga meminta KPK membantu memperkuat tata kelola pupuk. Lembaga Antikorupsi diminta membantu Kementan memperbaiki regulasinya dan kebijakan pengadaan dan pengelolaan pupuk.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mendukung penuh kerja sama antara Kemendag, Kementan, dan KPK. Lutfi berharap tata kelola pangan lebih baik lagi.

    "Kementerian Perdagangan siap mendukung untuk menguji daripada tata kelola di Kementerian Perdagangan dan juga keterbukaan publik, transparansi publik ke pelayanan terhadap masyarakat, pelayanan terhadap usaha menjadi prima dan ini adalah satu bagian dari komitmen kami di Kementerian Perdagangan," tutur Luthfi.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id