Firli Klaim Pemecatan Pegawai Sudah Sesuai Undang-Undang

    Candra Yuri Nuralam - 15 September 2021 17:27 WIB
    Firli Klaim Pemecatan Pegawai Sudah Sesuai Undang-Undang
    Ilustrasi: Medcom.id



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberhentikan dengan hormat 57 pegawai yang gagal menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada Kamis, 30 September 2021. Lembaga Antikorupsi menegaskan pemecatan itu sudah sesuai aturan.

    "Kami tunduk pada undang-undang (UU). Jadi, tidak ada istilah percepatan atau perlambatan, sesuai keputusan saja," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 15 September 2021.

     



    Firli membantah mempercepat pemecatan pegawai dari seharusnya pada Minggu, 31 Oktober 2021. Pemecatan, kata dia, boleh dilakukan sebelum batas maksimal alih status pegawai rampung berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

    Baca: Firli Sebut Penyaluran Pegawai ke BUMN Bentuk Tanggung Jawab KPK

    "(Pemecatan dengan hormat) itu (cuma maju) setengah bulan," ujar Firli.

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memerinci 57 pegawai KPK yang dipecat terdiri dari 51 orang yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). Sementara itu, enam orang lainnya didepak karena tidak mau mengikuti pelatihan bela negara.

    Mereka masih berstatus pegawai nonaktif KPK. Mereka tidak akan bekerja lagi di KPK pada Jumat, 1 Oktober. Kepergian ke-57 orang itu membuat seluruh pegawai KPK sudah berstatus ASN.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id