KPK Sita Uang dan Dokumen Terkait Suap Bupati Musi Banyuasin

    Anggi Tondi Martaon - 25 Oktober 2021 10:27 WIB
    KPK Sita Uang dan Dokumen Terkait Suap Bupati Musi Banyuasin
    Ilustrasi KPK. Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan mencari barang bukti kasus suap Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin. Hasilnya, Lembaga Antikorupsi menyita sejumlah barang bukti.

    "Tim Penyidik menemukan dan mengamankan bukti, antara lain berupa berbagai dokumen dan sejumlah uang yang diduga terkait dengan perkara," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin, 25 Oktober 2021.

     



    Penggeledahan dilakukan di dua lokasi. Pertama, kediaman pribadi Doni di Talang Semut Bukit Kecil, Palembang. Kedua, Jalan Talang Kerangga, Bukit Kecil, 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang.

    Sebelumnya, tim penyidik juga melakukan upaya paksa penggeledahan di lima tempat berbeda di Kota Palembang pada Jumat, 22 Oktober 2021. Sejumlah barang bukti berupa dokumen dan alat elektronik ditemukan.

    Ali menyampaikan seluruh barang bukti akan dianalisa lebih lanjut. Kemudian disita untuk melengkapi berkas perkara Dodi.

    KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus itu. Mereka, yakni Dodi, Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy.

    Dodi, Herman, dan Eddi dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

    Sementara itu, Suhandy dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Baca: KPK Dalami Alasan Bupati Musi Banyuasin Bawa Rp1,5 M ke Jakarta Saat OTT
     

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id