comscore

Duit Bupati Musi Banyuasin untuk Bantu Alex Noerdin Diduga Hasil Suap

Candra Yuri Nuralam - 26 November 2021 09:34 WIB
Duit Bupati Musi Banyuasin untuk Bantu Alex Noerdin Diduga Hasil Suap
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto (batik biru). MI/Adam Dwi
Jakarta: Uang Rp1,5 miliar yang ditemukan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati nonaktif Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin diduga untuk membantu pengurusan perkara ayahnya di Kejaksaan Agung. Uang untuk membantu mantan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin itu diduga berasal dari suap.

"Tersangka itu mengumpulkan uang-uang ini dari proyek-proyek dan istilahnya dari button proyek-proyek naik ke atas," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto di Jakarta, Jumat, 26 November 2021.
Karyoto mengatakan uang itu diduga untuk membayar jasa pengacara Alex Noerdin. Lembaga Antikorupsi awalnya tidak mempersoalkan uang itu.

"Ya kalau memang itu fee lawyer udah nyebrang sebenarnya sudah jadi barang halal, tapi belum nyebrang ya buru-buru kita ambil," ujar Karyoto.

Dalam pengusutan, ada dugaan uang itu didapat dari hasil suap proyek. Sehingga, KPK merampas uang tersebut sebagai barang bukti kasus.

"Ya kita sita semuanya itu," tutur Karyoto.

Baca: Uang Rp1,5 Miliar Bupati Nonaktif Musi Banyuasin Diduga untuk Bantu Alex Noerdin

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Selain Dodi, KPK juga menetapkan Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy sebagai tersangka.

Dodi, Herman, dan Eddi dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, Suhandy dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


(ADN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id