Rasuah dari Pandangan Islam Dibedah di Sidang Romy

    Fachri Audhia Hafiez - 18 Desember 2019 15:31 WIB
    Rasuah dari Pandangan Islam Dibedah di Sidang Romy
    Sidang eks Ketum PPP M Romahurmuziy. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Makna rasuah dari sudut pandang Islam dibedah dalam sidang eks Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Ketum PPP) M Romahurmuziy alias Romy. Kubu terdakwa jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) itu mendatangkan saksi ahli hukum pidana Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nurul Irfan.

    "Menurut hukum pidana Islam, rasuah itu satu pemberian dari pihak pertama ke pihak kedua dengan tujuan-tujuan tertentu dalam rangka mencapai apa yang dimaksud oleh pihak pemberi lalu itu juga ada pihak penerima," kata Irfan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Desember 2019.

    Menurut dia, pemberi rasuah memiliki praduga bila penerima uang berwenang melakukan sesuatu. Meski penerima uang pelicin tidak punya kewenangan, modus ini dinilai masih sesuai unsur rasuah.

    "Sebetulnya pihak pemberi sudah salah dalam melakukan satu tindakan," ujar Irfan.

    Dia menjelaskan ketika penerima rasuah ternyata tidak mampu memenuhi apa yang diinginkan pemberi, perbuatan bisa dianggap sebagai syubhat atau keragu-raguan apakah halal atau haram. Ketika syubhat terjadi, hakim disebut bisa mengesampingkan hukuman.

    "Karena dalam hadis disebutkan seorang hakim lebih baik salah dalam memberikan maaf daripada salah dalam memberikan hukuman," ujar Irfan.

    Romy didakwa menerima suap Rp325 juta dari eks Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Jawa Timur (Jatim) Haris Hasanuddin. Dia juga disebut menerima Rp91,4 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Jatim, Muafaq Wirahadi.

    Suap diterima Romy secara bertahap dari Januari-Maret 2019. Perbuatan rasuah ini diduga dilakukan bersama-sama dengan eks Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam pengangkatan jabatan Haris.

    Romy didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id