Yasonna Ngotot Program Pemulangan Napi Demi Kemanusiaan

    Fachri Audhia Hafiez - 25 Juni 2020 13:49 WIB
    Yasonna Ngotot Program Pemulangan Napi Demi Kemanusiaan
    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly. ANT
    Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, menegaskan program pemulangan narapidana berdasarkan kemanusiaan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penularan virus korona (covid-19) di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan).

    Hal itu disampaikan Yasonna menanggapi gugatan atas kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana terkait covid-19 di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Kebijakan tersebut digugat oleh sekelompok advokat di Kota Solo.

    "Demi mencegah malapetaka luar biasa yang akan terjadi bila covid-19 sampai masuk dan menyebar di lingkungan lapas/rutan yang over-crowded dan tidak memungkinkan dilakukan physical distancing sebagaimana prinsip pencegahan penularan virus ini," ujar Yasonna dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Juni 2020.

    Yasonna meyakini kebijakan yang dikeluarkan tidak melawan hukum. Selain itu, program asimilasi berlandaskan menyelamatkan narapidana dari penularan virus.

    Politikus PDI Perjuangan ini mengklaim pengawasan terhadap narapidana yang dikeluarkan lewat program asimilasi berjalan efektif. Hal ini terlihat dari rasio narapidana asimilasi yang berulah kembali di masyarakat.

    (Baca: Menkumham Yasonna Digugat Terkait Program Pemulangan Napi)

    "Sejauh ini total narapidana dan anak yang dikeluarkan berjumlah 40.020 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 222 di antaranya terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sehingga asimilasinya dicabut," ujar Yasonna.

    Yasonna menjelaskan, rasio narapidana asimilasi yang kembali berulah di masyarakat 0,55 persen. Angka ini diklaim rendah dibandingkan tingkat residivis pada kondisi normal sebelum covid-19 dengan presentase 10,18 persen.

    "Tanpa mengecilkan jumlah tersebut, rendahnya tingkat pengulangan ini tak lepas dari pengawasan yang dilakukan terhadap narapidana asimilasi," ujar Yasonna.

    Sekelompok advokat Kota Solo yang tergabung dalam Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen, serta Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia menggugat program pemulangan narapidana tersebut.

    Gugatan dilayangkan kepada Kepala Rutan Kelas I A Surakarta, Jawa Tengah, sebagai tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah sebagai tergugat II, serta Menkumham sebagai tergugat III.

    Penggugat menyatakan asimilasi yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan tidak melakukan pengawasan adalah perbuatan melawan hukum. Penggugat juga meminta pembatalan asimilasi dan menarik kembali semua napi yang dilepaskan, kecuali yang memenuhi persyaratan berkelakuan baik.

    (REN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id