Saksi Pendeta Dicecar Soal Dokumen Kasus Nurhadi

    Fachri Audhia Hafiez - 29 Juni 2020 21:06 WIB
    Saksi Pendeta Dicecar Soal Dokumen Kasus Nurhadi
    Ilustrasi. Media Indonesia.
    Jakarta: Pendeta James Palk diperiksa terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. James dikonfirmasi terkait dokumen hasil sitaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    "Penyidik mengonfirmasi terkait dengan barang bukti yang disita berupa dokumen-dokumen yang pernah ditandatangani oleh saksi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.

    Ali belum membeberkan dokumen dalam lingkaran kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada 2011-2016 itu. James disebut tidak mengetahui isi dokumen-dokumen yang ia tanda tangan itu.

    "Dokumen-dokumen masih akan di dalami lebih lanjut dahulu oleh penyidik," ujar Ali.

    Lembaga Antirasuah juga memeriksa seorang wiraswasta bernama Kasirin dalam perkara tersebut. Ia dimintai keterangan terkait perusahaan fiktif milik menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono.

    "Penyidik mengonfirmasi kepada saksi terkait pendirian perusahaan fiktif atau nominee dari tersangka Rezky," ujar Ali.

    Baca: Seorang Pendeta Diperiksa Terkait Kasus Nurhadi

    Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto lewat Rezky. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.

    Nurhadi juga diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, juga untuk permohonan perwalian.

    Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara itu, Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id