Kementerian ATR/BPN Ancam Blokir Tanah Milik Tersangka Jiwasraya

    Media Indonesia - 12 Februari 2020 21:54 WIB
    Kementerian ATR/BPN Ancam Blokir Tanah Milik Tersangka Jiwasraya
    Asuransi Jiwasyara. Foto : MI/Ramdani.
    Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang(ATR)/Badan Perencanaan Nasional (BPN) akan memblokir tanah milik tersangka Jiwasraya. Pemblokiran menunggu surat dari Kejaksaan Agung.

    "Pokoknya begitu ada surat permintaan dalam kasus Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung kita blokir (tanahnya)," kata Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. 

    Sofyan menjelaskan setelah diblokir tanah tersebut tidak bisa dipergunakan untuk fungsi apapun. Sementara itu, status tanah menunggu penyelesaian hukum dari kasus Jiwasraya terlebih dahulu. Pemblokiran menunggu titah dari Kejagung. 

    "Oh itu nanti masalah hukum. Kasusnya dulu diselesaikan. Blokir begitu masalah hukum di Kejaksaan selesai dan Kejaksaan minta buka ya kita buka," ungkapnya.

    Pemblokiran tanah dilakukan kantor BPN di daerah. HIngga kini Sofyan mengaku belum mengetahui jumlah bidang tanah yang akan diblokir hingga saat ini.

    "Blokir itukan dilakukan di kantor di mana lokasi tanah jadi tidak ke saya. Intinya secara umum apapun yang diminta oleh Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum kita akan ikuti," tegasnya.

    Kementerian ATR/BPN Ancam Blokir Tanah Milik Tersangka Jiwasraya 
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil tiba di Kompleks Istana Kepresidenan. Aantara/Puspa Perwitasari

    Kejagung menetapkan enam tersangka terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Mereka yakni Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro; Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat; dan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim.
     
    Selanjutnya, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo; dan Direktur Utama PT Maxima Integra Joko Hartoni Tirto. Teranyar, Benny dan Heru ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang.
     
    Mereka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


     



    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id