KPK Geledah Rumah Mertua Nurhadi

    Candra Yuri Nuralam - 26 Februari 2020 13:56 WIB
    KPK Geledah Rumah Mertua Nurhadi
    Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mertua Mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi. Rumah di Tulungagung, Jawa Timur, itu digeledah untuk mengendus keberadaan Nurhadi.

    "Kegiatan tersebut masih dalam rangkaian pencarian para DPO tersangka NH (Nurhadi) dan kawan-kawan. Info yang kami terima saat ini, kegiatan tersebut masih berlangsung," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu 26 Februari 2020.

    Ali enggan membeberkan petunjuk yang sudah didapat petugas untuk memburu Nurhadi cs. Dia hanya menyebut penggeledahan dibantu pihak kepolisian.

    "Penyidik KPK dengan bantuan polri akan terus berupaya mencari keberadaan para DPO," ujar Ali.

    Sebelumnya, KPK menggeledah beberapa tempat di Surabaya. Penggeledahan itu demi mencari bukti kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan perkara di Mahkamah Agung periode 2011-2016.

    Baca: KPK Kejar Bukti Kasus Nurhadi hingga Surabaya

    Ali enggan merinci tempat yang digeledah penyidik. Dia menyebut salah satu tempat yang digeledah merupakan Kantor Hukum Rahmat Santoso and Partner tempat Tin Zuraida, adik istri Nurhadi, bekerja.

    KPK Geledah Rumah Mertua Nurhadi
    Eks Sekretaris MA Nurhadi/MI/Rommy Pujianto

    Dalam kasus ini, Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto lewat Rezky. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Selain itu, Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.

    Pada kasus gratifikasi, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, jugan untuk Permohonan Perwalian.

    Baca: KPK Sita Dokumen Kasus Nurhadi di Surabaya

    Sebagai penerima, Nurhadi dan Resky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id