Pemerintah Diminta Selektif Membebaskan Narapidana

    Siti Yona Hukmana - 02 April 2020 13:16 WIB
    Pemerintah Diminta Selektif Membebaskan Narapidana
    Ilustrasi--Antara/Rahmad
    Jakarta: Keputusan membebaskan 30 ribu narapidana untuk mencegah penyebaran virus korona (covid-19) dinilai tepat. Namun, pemerintah diminta selektif dalam membebaskan narapidana itu.

    "Secara sosiologis putusan ini sangat tepat karena, selain ancaman wabah korona, juga realitas kelebihan kapasitas lapas di seluruh Indonesia. Hanya, langkah ini tetap dalam koridor keadilan dan harus atas dasar hukum yang tepat," kata Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar kepada Medcom.id, Kamis, 2 April 2020.  

    Fungsi lapas itu, kata Abdul, terdapat dalam konteks Integrated Criminal Justice System (ICJS) atau sistem peradilan pidana terpadu. Narapidana masuk penjara bertujuan mencegah, mengadili, dan menghukum juga mengusahan narapidana tidak mengulangi perbuatannya.

    Abdul mengatakan aturan pelaksanaan pembebasan narapidana terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara dan Hak Warga Binaan. Merujuk aturan itu, setiap orang wajib menghargai hak-hak warga binaan seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat yang semua bermuara pada pengurangan hukuman.

    Namun, menurut Abdul, narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat itu harus memenuhi sejumlah kriteria. Salah satunya, telah manjalani hukuman dua per tiga putusan pengadilan.

    "Jadi, jika hak-hak napi terakumulasi yakni remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat, hitungan kasarnya hanya menjalankan tidak sampai separuh vonis pengadilan," kata dia.

    Baca: Asimilasi Tahanan buat Rutan Tak Sesak

    Kemudian dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu, kepolisian hendaknya mempertimbangkan penyelesaian kasus secara persuasif. Seperti, kasus narkoba yang lebih efektif hukuman rehabilitasi daripada proses persidangan yang panjang dengan akhir hukuman penjara.

    Termasuk, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang bisa diselesaikan secara musyawarah. Kasus penggelapan penipuan atau pencemaran nama baik juga bisa diselesaikan dengan mempertimbangkan keadilan restoratif yang mendahulukan pemulihan kerugian korban.

    "Sehingga, meski peradilan tetap dijalankan, tidak akan memengaruhi kapasitas lembaga pemasyarakatan yang memang sudah kelebihan kapasitas," kata dia.

    Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memutuskan untuk memulangkan 30 ribu narapidana umum dan anak di tengah pandemi virus korona. Hal itu untuk mengurangi penyebaran virus korona di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas).

    Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) telah melepaskan 13.430 narapidana umum dan anak seluruh Indonesia. Rinciannya, narapidana keluar dengan asimilasi 9.091 orang dan yang keluar dengan program integrasi 4.339 orang.



    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id