Uang Denda Perkara di 2018 Mencapai Rp39,8 Triliun

    Damar Iradat - 27 Februari 2019 16:40 WIB
    Uang Denda Perkara di 2018 Mencapai Rp39,8 Triliun
    Ketua Mahkamah Agung (MA) M Hatta Ali. Foto: MI/Ramdani.
    Jakarta: Kontribusi keuangan perkara terhadap keuangan negara dari uang denda dan uang pengganti pada tahun 2018 mencpai Rp39,trilun. Angka itu meningkat 121 persen dari tahun 2017.
     
    Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengatakan, uang itu didapatkan dari pidana denda dan uang pengganti MA dan badan peradilan di bawahnya. Pidana denda dan uang pengganti itu meliputi putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas, pidana korupsi, narkotika, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dan perkara-perkara tindak pidana lainnya.
     
    "Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2017 yang hanya sejumlah Rp18 triliun," ungkap Hatta dalam sambutannya di Sidang Pleno Laporan Tahunan Mahkamah Agung yang digelar di JCC, Jakarta, Rabu, 27 Februari 2019.
     
    Kontribusi jumlah pidana denda dan uang pengganti itu rinciannya yakni dari uang denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkotika, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dan lain-lain dari perkara yang diputus MA sebanyak Rp2,6 triliun. Sementara uang pengganti yang diputus MA dari perkara-perkara tersebut mencapai Rp606 miliar.
     
    Sedangkan, dari perkara-perkara tersebut yang diputus di peradilan umum, uang denda yang didapat sejumlah Rp20,1 triliun. Dan uang pengganti dari perkara-perkara tersebut yang diputus di peradilan umum sebesar Rp16,364 triliun.

    Baca: MA Cetak Rekor Penanganan Perkara

    Jumlah kontribusi keuangan perkara terhadap keuangan negara itu juga belum termasuk dari peradilan militer. Dari 3.246 perkara di peradilan militer, terkumpul pidana denda dan uang pengganti sejumlah Rp76,177 miliar.
     
    Pada tahun 2018, MA juga berhasil menyelesaikan penyelesaian kerugian negara. Dari 711 jumlah kasus, jumlah kerugian negara pada tahun itu mencapai Rp29,51 miliar. Sementara itu, hingga 31 Desember 2018, pembayaran kerugian negara sudah mencapai Rp27,48 miliar.
     
    Adapun persentase pembayaran kerugian tahun 2018 mencapai 93,14 persen. Sedangkan, sisa pembayaran hingga 31 Desember 2018 sejumlah Rp2,02 miliar atau 6,86 persen.
     
    Sebelumnya, MA dan badan peradilan di bawahnya telah memutus 17.638 perkara pada tahun 2018. Angka itu melampaui semua target yang telah ditetapkan.
     
    Pada tahun 2018 ada 18.544 perkara yang ditangani MA. Sejumlah perkara itu terdiri dari perkara yang masuk sebanyak 17.156 perkara dan sisa tahun perkara tahun 2017 sebanyak 1.388 perkara.
     
    Dari beban tersebut, MA berhasil memutus sebanyak 17.638 perkara. Sehingga sisa perkara tahun 2018 adalah sebanyak 906 perkara.



    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id