Dewan Pengawas KPK Perdalam Tugas Pokoknya

    Fachri Audhia Hafiez - 08 Januari 2020 09:32 WIB
    Dewan Pengawas KPK Perdalam Tugas Pokoknya
    Lima angggota Dewan Pengawas KPK. Foto: ANT/Akbar Nugroho Gumay
    Jakarta: Lima anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalani induksi untuk memaksimalkan kinerja di Lembaga Antirasuah. Selain tata kerja, dewan pengawas memperdalam penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

    "Induksi pengenalan tata kerja biar bisa lancar, memahami, ke depannya seperti apa," kata pelaksana tugas (plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Januari 2020.

    Ali mengatakan kegiatan ini lebih diperkaya dengan pengenalan budaya, nilai, dan tata kerja di lingkungan KPK. Ia membantah kegiatan tersebut diselenggarakan merespons terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas KPK yang diteken Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2019.

    "Jadi belum bicara, kemudian bagaimana cara melaksanakan Perpres kemarin. Bagaimana melengkapinya, menurut saya itu bukan karena induksi," ujar Ali.

    Kegiatan induksi ini berlangsung 6-8 Januari 2020. Pada hari pertama, anggota dewan pengawas diberi pemahaman mengenai kode etik.

    Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK. Kode etik pimpinan KPK juga diatur dalam Keputusan Pimpinan KPK No: KEP-06/P.KPK/02/2004 tentang Kode Etik Pimpinan KPK.

    Anggota dewan pengawas juga akan menerima penjelasan mengenai tugas dan manajemen kinerja. Penjelasan tugas dan manajemen ini meliputi setiap unit pelaksana yang ada di KPK.

    Pada hari terakhir, kegiatan akan menyoroti mengenai penindakan. Anggota dewan pengawas diberikan pemahaman secara mendalam tentang sistem kerja pada bidang penindakan.

    Presiden Joko Widodo sebelumnya melantik Tumpak Hatorangan Panggabean, Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Harjono, dan Syamsuddin Haris sebagai Dewan Pengawas KPK. Mereka bertugas mengawasi tugas dan wewenang KPK.

    Kelima anggota dewan pengawas juga berwenang memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan serta pegawai KPK,  dan menerima laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan serta pegawai.





    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id