Pengusaha di Kasus Alkes Dituntut Dua Tahun Penjara

    Fachri Audhia Hafiez - 21 November 2019 19:52 WIB
    Pengusaha di Kasus Alkes Dituntut Dua Tahun Penjara
    Terdakwa kasus korupsi alat kesehatan Freddy Lumban Tobing menjalani sidang pembacaan tuntutan. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Terdakwa kasus korupsi alat kesehatan (alkes) Freddy Lumban Tobing dituntut dua tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Direktur Utama PT Cahaya Prima Cemerlang (CPC) dinilai terbukti merugikan negara Rp10,86 miliar.

    "Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa Freddy Lumban Tobing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ronald Worotikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 21 November 2019.

    Dalam pertimbangan berat hukuman, perbuatan Freddy dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk hal yang meringankan, ia dinilai bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum.

    "Terdakwa juga telah mengembalikan hasil korupsi yang dinikmatinya sejumlah Rp9,77 miliar dari seluruh total kerugian negara yang dinikmati terdakwa yaitu sejumlah Rp10,86 miliar," ujar Jaksa Ronald.

    Perbuatan rasuah itu dilakukan Freddy dalam pengadaan reagents and consumables penanganan virus flu burung dari DIPA APBN-P Tahun Anggaran 2007 pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medis Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Freddy terlibat dalam pemufakatan jahat kasus ini.

    Freddy bersama mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Ratna Dewi Umar, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari, dan mantan Direktur Trading PT Kimia Farma Trading Distribution (KFTD) Tatat Rahmit, mengatur proses pengadaan reagents and consumables tersebut. Kongkalikong itu agar KTFD yang sebelumnya sepakat menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada PT CPC untuk ditetapkan menjadi penyedia barang dan jasa dengan cara mempengaruhi panitia pengadaan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS).

    HPS disesuaikan dengan spesifikasi teknis barang, daftar barang, dan jumlah barang berdasarkan data yang berasal dari PT CPC. Namun, spesifikasi mengarah pada merek atau produk perusahaan tertentu sesuai keinginan PT CPC.

    Freddy didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id