Revisi UU Dinilai Kembalikan Muruah KPK

    Arga sumantri - 20 September 2019 08:43 WIB
    Revisi UU Dinilai Kembalikan Muruah KPK
    Guru Besar UNPAD Romli Atmasasmita Foto: MI/Agung Wibowo
    Jakarta: Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menilai revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengembalikan muruah dan jati diri lembaga antirasuah.
    Revisi ini membuat koordinasi antar penegak hukum jadi lebih solid bukan saling bersinggungan. 

    "Kalau supervisi di jaksa dan polisi ada masalah, baru diambil alih. Begitulah seharusnya," kata Romli di Jakarta, Jumat, 20 September 2019.

    Selanjutnya, soal aturan penyadapan ia sepakat perlu diawasi. Hal itu mencontoh Kepolisian dan Kejaksaan. Menurut Romli seharusnya mekanismenya sama, harus dengan koordinasi terlebih dahulu.

    Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan. Ia menilai revisi UU KPK bertujuan agar pemberantasan korupsi di negeri ini semakin baik dan mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).

    "Revisi UU KPK memberikan kewenangan pada lembaga ini untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), padahal dalam sejumlah kasus ada tersangka korupsi yang bertahun-tahun tersandera walau tak bisa diproses hukum lebih lanjut. Sehingga para tersangka ini tak punya kepastian hukum," kata Edi.

    Sebagai contoh soal pasal yang mengatur Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Dengan pasal ini, KPK dapat meneliti kembali sejumlah kasus yang tidak bisa dilanjutkan. Edi juga mengharapkan antara KPK, Polri, dan kejaksaan bisa bersinergi dan saling melengkapi dalam penegakan hukum.

    Sementara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie berharap evaluasi lewat revisi ini tidak boleh melemahkan lembaga ini. Jimly sependapat dengan pembentukan dewan pengawas KPK. Hal ini merupakan perluasan fungsi dari Dewan Penasihat KPK. 

    "Jadi dewan pengawas semacam perluasan fungsi dewan penasihat yang sudah ada. Namun pemilihan dewan pengawas KPK harus transparan dan keberadaannya jangan sampai mengganggu proses hukum. Misalnya soal penyadapan, izin penyadapan itu kan izinnya bisa dari pengawas," pungkas Jimly.



    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id