Gaji Pegawai KPK Dipastikan Tak Berubah

    Intan Yunelia - 28 Desember 2019 03:06 WIB
    Gaji Pegawai KPK Dipastikan Tak Berubah
    Menpan RB Tjahjo Kumolo memastikan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak akan mempengaruhi besaran gaji pegawai KPK. Foto: MI/Fransisco Carolio Hutama Gani.
    Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memastikan pengalihan status pegawai Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan mempengaruhi besaran gaji. Komponen gaji tetap sama seperti sebelumnya.

    "Jadi semua clear, enggak ada masalah termasuk KPK. Mengenai sistem penggajian juga tidak ada perubahan, tetapi lain-lainnya itu kewenangan KPK sendiri," kata Tjahjo dilansir Antara, Jumat, 27 Desember 2019.

    Menurutnya, secara prinsip pengalihan status pegawai Lembaga Antirasuah menjadi ASN harus sesuai dengan UU ASN. Namun, dari sisi komposisi gaji bisa ada penyesuaian dengan instansi masing-masing.

    "Enggak ada berubah. Tinggal nanti penempatan jabatan-jabatan, baik pegawai tetap maupun tidak tetap. Yang ngatur ya internal masing-masing KPK sendiri," ujar Tjahjo.

    Tjahjo memastikan perubahan status kepegawaian itu tidak menyimpang dari UU KPK, termasuk UU ASN, sebagaimana diarahkan Menko Polhukam. Termasuk keberadaan Dewan Pengawas KPK. Tjahjo mengibaratkan seperti perbankan yang dipimpin jajaran direksi, sementara dewas adalah komisarisnya.

    "Kami hanya menata mengenai keuangannya. Tetapi menyangkut hak protokolernya, kami serahkan ke Mensesneg," imbuhnya.

    Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri sempat menyinggung status pegawai KPK yang menjadi ASN dan besaran gaji pegawai yang diterima. Firli menyoroti besaran gaji pegawai KPK yang akan diterima pada saat berubah status menjadi ASN.

    "Saya pernah di Deputi Penindakan KPK kurang lebih 1 tahun 2 bulan 14 hari, pendapatan pegawai KPK memang tinggi. Tetapi, walaupun saya di Deputi Penindakan saya bekerja bagaimana memperjuangkan kesejahteraan anggota," kata Firli.

    Ia menyatakan saat itu terdapat peraturan komisi yang menyebut pegawai KPK meskipun bukan ASN mendapatkan gaji ke-13 dan ke-14. "Saya tahu betul tentang gaji 13-14, itu kita buat peraturan KPK sehingga dapat gaji 13 gaji 14. Sesungguhnya kalau sesuai Peraturan Presiden tidak masuk dalam situ. Ini juga bukti bahwa pemerintahan sangat dan peduli dengan pegawai KPK," pungkas dia.



    (HUS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id