KPK Dalami Kasus Edhy Prabowo Lewat Karyawan Swasta

    Candra Yuri Nuralam - 27 Januari 2021 20:41 WIB
    KPK Dalami Kasus Edhy Prabowo Lewat Karyawan Swasta
    Tersangka kasus suap ekspor benih lobster Edhy Prabowo. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pembelanjaan uang hasil dugaan korupsi ekspor benih lobster yang dilakukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo. Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri mengatakan informasi ini didalami dari karyawan swasta Ery Cahyaningrum yang diperiksa sebagai saksi.

    Ery merupakan penjual minuman keras ke Edhy untuk diminum bersama tersangka sekaligus istri staf Menteri KP Amiril Mukminin. "Ery dikonfirmasi terkait kegiatan usaha saksi yang menjual produk minuman, di antaranya jenis Wine yang diduga juga dibeli dan dikonsumsi oleh tersangka EP (Edhy Prabowo) dan tersangka AM (Amiril Mukminin)," kata Ali melalui keterangan tertulis, Rabu, 27 Januari 2021.

    Baca: KPK Berpeluang Jerat Perusahaan Lain di Korupsi Benih Lobster

    Ali mengatakan uang pembelian minuman keras itu merupakan hasil suap yang dikumpulkan Edhy. Jumlah minuman yang dibeli tidak dirinci.

    "Di mana sumber uangnya diduga dari pemberian pihak-pihak yang mengajukan izin ekspor benur di KKP," ujar Ali.

    Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.

    Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100 ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

    Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. 

    Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id