Penyidik KPK Robin Diduga Tak Hanya Terima Duit dari Wali Kota Tanjungbalai

    Candra Yuri Nuralam - 23 April 2021 01:09 WIB
    Penyidik KPK Robin Diduga Tak Hanya Terima Duit dari Wali Kota Tanjungbalai
    Ilustrasi penyidik KPK saat pengeledahan. Foto: MI/Panca Syurkani



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan penyidik asal Polri Stefanus Robin Pattuju usai menerima duit suap dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Lembaga Antikorupsi menduga Robin tidak hanya menerima duit dari Syahrial.

    Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pihaknya mengetahui itu usai membongkar transaksi rekening milik Robin. Robin menggunakan rekening bank dengan nama Riefka Amalia untuk menutupi duit haramnya.






    "Robin dari bulan Oktober 2020 sampai April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama Riefka sebesar Rp438 juta," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 22 April 2021.

    Baca: Azis Syamsuddin 'Jembatan' Suap Permainan Kasus di Tanjungbalai

    Firli tidak bisa memerinci nama pengirim uang. Namun, pihaknya bakal mendalami orang yang memberikan duit ke Robin.

    Dalam menjalankan aksinya, Robin dibantu pengacara Maskur Husain. Maskur juga kecipratan menerima duit di luar dari Syahrial.

    "Maskur juga diduga menerima uang dari pihak lain sekitar Rp200 juta," ujar Firli.

    Robin, Maskur, dan Syahrial ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai 2020 sampai 2021. Robin dan Maskur sudah ditahan. Sementara itu, Syahrial masih menjalani pemeriksaan intensif.

    Robin dan Maskur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan Pasal 12 B atau Pasal 11  Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Sementara itu, Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999.


    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id