KPK Kebut Pengusutan Kasus Korupsi di Ditjen Pajak

    Candra Yuri Nuralam - 05 Mei 2021 07:19 WIB
    KPK Kebut Pengusutan Kasus Korupsi di Ditjen Pajak
    Ketua KPK Firli Bahuri. Foto: MI/Susanto



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengebut pengusutan kasus rasuah penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan pada 2016- 2017 di Ditjen Pajak. KPK bakal terus mencari bukti korupsi yang dilakukan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji.

    "Di mana pun yang diduga ada bukti tentu kita lakukan penggeledahan, apakah itu di suatu tempat, di rumah, pekarangan, di tempat tertutup yang kita duga ada hubungannya dengan tindak pidana tentu kita lakukan penggeledahan untuk mencari bukti," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 4 Mei 2021.






    Firli mengatakan KPK punya batas waktu untuk menyelesaikan berkas perkara korupsi ini. Lembaga Antikorupsi tidak boleh berleha-leha agar tidak menggantung nasib orang.

    KPK juga segera memanggil saksi-saksi dalam kasus tersebut. Penahanan Angin bukan akhir dari pengusutan kasus korupsi di Ditjen Pajak.

    "Kita harus pegang teguh bahwa menetapkan tersangka tidak hanya berdasar bukti permulaan yang cukup, tetapi harus memenuhi unsur Pasal 183 KUHAP," tegas Firli.

    Angin ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan lima orang lainnya. Mereka, yakni Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak Dadan Ramdani; dan dua orang konsultan pajak dari PT GMP, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi.

    Lalu, KPK juga menetapkan dua kuasa wajib pajak PT BPI Veronika Lindawati, dan kuasa pajak PT JB Agus Susetyo sebagai tersangka. Mereka diduga kongkalikong memanipulasi pajak untuk mendapatkan keuntungan sendiri.

    Baca: 'Dosa' Angin Prayitno Dilucuti Hingga ke Dugaan Pencucian Uang

    Angin diduga menyalahgunakan kewenangannya bersama dengan Dadan untuk mengakomodasi jumlah kewajiban pajak sesuai keinginan wajib pajak. Kedua orang itu bekerja sama melakukan pemeriksaan pajak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Angin diduga menerima Rp15 Miliar dari PT GMP dalam periode Januari-Februari pada 2018. Angin juga diduga menerima SGD500 ribu dari kesepakatan Rp25 miliar. Uang itu diberikan PT BPI di pertengahan 2018. Lalu, Angin diduga menerima SGD3 juta dari PT JB pada Juli-September 2018.

    Angin dan Dadan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

    Ryan, Aulia, Veronika, dan Agus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun di 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id