Kasus Korupsi di ASABRI Naik ke Penyidikan

    Siti Yona Hukmana - 10 November 2020 18:03 WIB
    Kasus Korupsi di ASABRI Naik ke Penyidikan
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Darat Bersenjata Republik Indonesia (Persero) naik ke tingkat penyidikan. Ada tiga laporan dalam kasus itu yang tengah diselisik kepolisian.

    "Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) menunggu bagaimana hasil perkembangannya, karena pada intinya dalam tiga laporan itu objek perkaranya sama, yaitu tindak pidana korupsi terkait penyimpangan kepada tata kelola investasi dan kegiatan lainya yang dijalankan oleh PT ASABRI sampai tahun 2019," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 10 November 2020.

    Laporan pertama teregistrasi dengan nomor LP:A077/II/2020 Dittipideksus tanggal 7 Februari 2020. Sejak laporan itu dibuat polisi telah melakukan penyelidikan dan naik ke penyidikan.

    "Penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 43 saksi dan menyita empat laporan keuangan serta empat dokumen," ujar Awi.

    Laporan kedua teregistrasi dengan nomor LP:A0175/III/ Bareskrim tanggal 24 Maret 2020. Laporan itu juga sudah naik ke tahap penyidikan sejak 22 April 2020.

    "Telah melakukan pemeriksaan sebanyak enam orang," kata jenderal bintang satu itu.

    Baca: BPK Didesak Audit Seluruh BUMN Asuransi dan Dana Pensiun

    Laporan ketiga dibuat di Polda Metro Jaya (PMJ) dengan nomor registrasi LP:63/I/25/2020 SPKT PMJ tanggal 15 Januari 2020. Kasus naik penyidikan pada 15 Februari 2020.

    "Penyidik Ditkrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) PMJ telah memeriksa 94 saksi. Jadi dari hasil koordinasi antara Dittipideksus, Ditkrimsus Polda Metro Jaya untuk kasus ini kita dahulukan penyidikannya oleh PMJ," tutur Awi.

    Awi mengatakan penyidik sedang melaksanakan pelacakan aset. Kemudian, menunggu hasil audit badan pemeriksa keuangan (BPK).

    "Jadi ini yang perlu rekan-rekan ketahui kasus sedang berjalan dan kita masih menunggu hasil audit dari BPK RI," ucap Awi.

    Pelaku bisa dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 3 dan atau Pasal 4 atau pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tenang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU), kemudian di junto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id