KPK Harap Keluhan Bansos Tak Terulang Saat Risma Pimpin Kemensos

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Menteri Sosial Tri Rismaharini bisa membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai covid-19 lebih baik. Keluhan bansos diharap tidak masuk lagi ke telinga KPK.

"Kalau kita cek di aplikasi Jaga Bansos, hampir setengah aduan adalah orang yang berhak tapi tidak dapat," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 11 Januari 2021.



Pahala mengatakan banyak aduan terkait bansos yang masuk ke KPK. Masalah paling sering dilaporkan, yakni banyaknya warga kurang mampu yang tidak dapat bansos padahal tetangganya yang berkecukupan dapat.

Risma ditantang untuk memerhatikan hal tersebut. Risma diharap bisa menyamakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan nomor induk kewarganegaraan (NIK) sebelum menyalurkan duit bansos agar penerima tepat sasaran.

"Kita sudah klarifikasi ke Bu Risma," ujar Pahala.

Baca: Strategi Risma Agar Bansos Tunai Tak Dikorupsi

Risma juga diminta perbaiki masalah pemotongan bansos oleh pejabat tak bertanggung jawab. Biasanya, kata Pahala, pemotongan dilakukan oleh ketua rukun tetangga (RT) setempat.

"Orangnya lima, sembakonya dua. Kebijakan Pak RT, 'kita bagi rata saja'," tutur Pahala.

Lembaga Antikorupsi berharap uang bantuan dari pemerintah itu diterima penuh oleh masyarakat yang membutuhkan. Risma diharap menyiapkan antisipasi sebelum menyalurkan bansos.

(SUR)