comscore

Putusan soal Unlawful Killing Seharusnya Mempertimbangkan Temuan Komnas HAM

Antara - 19 Maret 2022 06:25 WIB
Putusan soal <i>Unlawful Killing</i> Seharusnya Mempertimbangkan Temuan Komnas HAM
Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur. MI/Rommy
Jakarta: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait unlawful killing atau penembakan di luar hukum empat anggota Front Pembela Islam (FPI) dinilai seharusnya mempertimbangkan temuan-temuan Komnas HAM. Menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur, putusan hakim banyak bertumpu pada kesaksian dua polisi yang menjadi terdakwa penembakan, sehingga vonisnya janggal.

“Hakim harusnya out of the box (kreatif atau keluar dari kebiasaan-kebiasaan). Dia harusnya punya pertimbangan untuk menggunakan pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya Komnas HAM,” kata Isnur saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 18 Maret 2022.
Ketua YLBHI mendorong jaksa menindaklanjuti putusan majelis hakim PN Jakarta Selatan itu. “Kami melihat ada yang janggal di proses ini, tentu ini perlu dicek lagi oleh jaksa, sejauh mana jaksa melakukan penuntutan di ruang sidang. Kami mempertanyakan proses putusan ini,” kata Isnur.

Dia menyampaikan putusan itu dapat menjadi preseden yang tidak baik untuk penegakan hukum ke depannya. Sebab, keterangan terdakwa menjadi salah satu rujukan utama majelis hakim dalam membuat putusan.

Majelis hakim PN Jakarta Selatan memutuskan dua polisi terdakwa unlawful killing empat anggota FPI, yaitu Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Mohammad Yusmin Ohorella, lepas dari sanksi pidana, meskipun keduanya terbukti menembak korban hingga tewas.

Baca: Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Divonis Bebas

Dalam amar putusan, majelis hakim menyampaikan Fikri dan Yusmin tidak dapat dipidana dan harus dilepaskan dari seluruh tuntutan karena penembakan yang terjadi di dalam mobil Xenia milik polisi pada 7 Desember 2020 merupakan upaya membela diri. Pembelaan diri itu menjadi alasan majelis hakim membenarkan dan memaafkan perbuatan kedua terdakwa.

Namun, Isnur keberatan terhadap alasan majelis hakim. Menurut dia, alasan pembelaan diri hanya dapat digunakan apabila terdakwa dalam posisi sebagai korban.

“Pasal pembelaan itu (digunakan saat) dia (terdakwa) dalam keadaan yang menjadi korban. Ini posisinya terbalik. Polisi dalam keadaan menguasai,” kata Isnur.

Sementara itu, jaksa penuntut umum belum memberi sikap terhadap putusan majelis hakim. Jaksa Fadjar menyampaikan pihaknya masih pikir-pikir dulu.

Sebanyak enam anggota FPI, yaitu Luthfi Hakim, 25, Andi Oktiawan, 33, Muhammad Reza, 20, Ahmad Sofyan alias Ambon, 26, Faiz Ahmad Syukur, 22, dan Muhammad Suci Khadavi, 21, tewas tertembak oleh polisi di dua lokasi berbeda pada 7 Desember 2020.

Luthfi dan Andi tewas saat anggota FPI baku tembak dengan polisi di Jalan Simpang Susun Karawang. Sedangkan, empat anggota FPI lainnya tewas tertembak di dalam mobil Xenia milik polisi saat kendaraan itu melaju di Tol Cikampek Km 51+200 menuju Markas Polda Metro Jaya.

(AZF)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id