Bowo Sidik Kembali Diperiksa KPK

    Candra Yuri Nuralam - 06 Februari 2020 10:39 WIB
    Bowo Sidik Kembali Diperiksa KPK
    Terdakwa Bowo Sidik Pangarso hadir dalam sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: MI/Susanto
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Panggarso Kamis, 6 Februari 2020. Bowo bakal dicecar terkait kasus suap bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

    "Yang bersangkutan juga bakal diperiksa untuk penerimaan lain yang terkait jabatan," kata Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis 6 Februari 2020.

    Bowo kali ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT HTK Taufik Agustono. Korps Antirasuah ingin mendalami hubungan kedua orang itu untuk perkembangan penyelidikan.

    KPK menetapkan Taufik sebagai tersangka kasus suap kerja sama pengangkutan bidang pelayaran. Taufik jadi tersangka setelah perkara yang menjerat mantan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso dikembangkan.

    Bowo Sidik Kembali Diperiksa KPK
    Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia Taufik Agustono. Foto: MI/Rommy Pujianto

    Dalam dakwaan Bowo, Taufik diduga meminta bantuan mantan anggota Komisi VI DPR tersebut agar PT HTK kembali dipakai mendistribusikan pupuk. Bowo bertemu Direktur Marketing PT HTK, Asty Winasti. Keduanya membahas pengaturan agar PT HTK tidak kehilangan pasar penyewaan kapal.
     
    Pertemuan itu kemudian dilaporkan Asty kepada Taufik. Taufik selanjutnya menggelar pertemuan dengan Bowo. Keduanya, termasuk Asty, menyepakati kelanjutan kerja sama sewa kapal yang sempat terhenti pada 2015. Pada pertemuan itu Bowo meminta fee.
     
    Taufik selaku Direktur PT HTK akhirnya membahas permintaan Bowo dengan internal manajemen. PT HTK menyanggupi permintaan Bowo.
     
    Fee diberikan bertahap. Pada rentang waktu 1 November 2018-27 Maret 2019, diduga terjadi transaksi pembayaran fee dari PT HTK kepada Bowo. Rinciannya, US$59.587 dibayar pada 1 November 2018, US$21.327 dibayar pada 20 Desember 2018, US$7.819 dibayar pada 20 Februari 2019, dan Rp89.449.000 dibayar pada 27 Maret 2019.
     
    Taufik disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.





    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id