Wali Kota Medan Segera Diadili

    Candra Yuri Nuralam - 11 Februari 2020 22:24 WIB
    Wali Kota Medan Segera Diadili
    Wali Kota Medan Dzulmi Edin digiring petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Antara Foto/Dhemas Reviyanto
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan suap proyek dan promosi jabatan di Pemerintah Kota Medan. Mantan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin segera diadili di meja hijau.

    "Saat ini sudah dilakukan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 20 hari terhitung sejak 11 Februari 2020 sampai 1 Maret 2020," kata Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Februari 2020.

    Penahanan Dzulmi bakal dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Selain Dzulmi, KPK juga menyerahkan berkas Kasubbag Protokoler Pemkot Medan Samsul Fitri. Samsul juga ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan.

    "Setelah ini dalam jangka waktu 14 hari kerja, JPU akan segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Tipikor Medan," ujar Ali.

    Wali Kota Medan Segera Diadili
    Petugas Satpol PP berjaga di depan ruangan Subbag Protokol Pemkot Medan yang disegel KPK, di Medan, Sumatera Utara. Antara Foto/Irsan Mulyadi


    Dzulmi Eldin ditetapkan sebagai tersangka suap karena diduga memalak Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan Isa Ansyari untuk menutupi kelebihan dana perjalanan dinasnya ke Jepang.

    Dzulmi meminta bantuan Syamsul Fitri Siregar selaku Kepala Sub bagian Protokoler Kota Medan mencari dana untuk menutupi kelebihan biaya tersebut. Target sasaran Tengku ialah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

    Sebelum memalak Isa untuk kepentingan perjalanan dinas, Dzulmi disinyalir beberapa kali menerima uang dari Isa. Uang itu diberikan atas jasa Dzulmi yang telah mengangkat Isa sebagai kepala dinas PU.

    Dzulmi dan Syamsul selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.





    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id