Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun di Tengah Seruan Reformasi Birokrasi

    Fachri Audhia Hafiez - 12 Februari 2021 18:10 WIB
    Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun di Tengah Seruan Reformasi Birokrasi
    Ilustrasi korupsi. Medcom.di



    Jakarta: Skor corruption perception index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2020 anjlok ke posisi 102. Situasi ini dinilai ironis karena pemerintah tengah menyerukan reformasi birokrasi untuk mencegah praktik korupsi.

    "IPK kita itu justru turun ketika kita gencar-gencarnya mengampanyekan reformasi birokrasi, untuk mempersempit ruang gerak koruptor," kata peneliti senior PARA Syndicate Jusuf Suroso dalam diskusi virtual bertajuk 'Pemerintah Minta Dikritik: Birokrasi Tong Sampah, Demokrasi Tong Kosong', Jumat, 12 Februari 2021.




    IPK Indonesia turun berdasarkan laporan Transparency International Indonesia (TII). Jika dibandingkan 2019, Indonesia masih berada di peringkat 85 dari 180 negara dengan skor 40. Pada 2020 justru merosot tajam menjadi peringkat 102 dengan skor 37.

    Jusuf menyayangkan perolehan angka tersebut lantaran Indonesia tertinggal dari negara tetangga. Di kawasan Asia Tenggara, Singapura jadi negara yang paling tinggi skor IPK 2020, yakni 85.

    Kemudian skor Brunei Darussalam 60, Malaysia 51, Timor Leste 40, dan Vietnam 36. Kemudian, Thailand 36, Filipina 34, Laos 29, Myanmar 28, dan Kamboja 21.  

    (Baca: IPK Anjlok Bukan Berarti Indonesia Lebih Korup dari Negara Lain)

    "Ini kan sebenarnya kan juga menyakitkan, Timor Leste itu justru sudah naik menjadi 40 poin," ujar Jusuf.

    Dia menyebut untuk meningkatkan IPK perlu memaksimalkan seruan reformasi birokrasi. Penyederhanaan akan menguntungkan dari sisi struktur organisasi hingga penghematan keuangan negara.

    "Konsep itu adalah birokrasi untuk mempersempit para birokrat yang masih suka main suap, birokrat yang tergoda dengan proyek-proyek. Sehingga mereka mudah diajak konspirasi dengan pihak lain untuk korupsi," ujar dia.

    Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyebut sebanyak 14 lembaga nonstruktural dilebur atau diintegrasikan dengan kementerian atau lembaga pada 2020. Kebijakan ini dikeluarkan agar fungsi jabatan tidak tumpang-tindih.

    Hingga Desember 2020, sebanyak 73 kementerian dan lembaga dengan 38.398 jabatan administrasi telah melakukan penyederhanaan struktur ke 237 jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi juga diikuti pengalihan jabatan aparatur sipil negara (ASN) dari struktural ke jabatan fungsional.

    Saat ini 38.398 pemangku jabatan struktural telah ditetapkan menjadi 237 jabatan fungsional. Dari 237 jabatan fungsional, 127 merupakan jabatan fungsional baru.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id