Kubu Edhy Prabowo Respons Isu Hukuman Mati yang Berembus Kencang

    Candra Yuri Nuralam - 18 Februari 2021 06:53 WIB
    Kubu Edhy Prabowo Respons Isu Hukuman Mati yang Berembus Kencang
    Ilustrasi persidangan. Medcom.id/M Rizal



    Jakarta: Kubu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta masyarakat berhenti menuntut koruptor dihukum mati. Soesilo meminta masyarakat menyerahkan penanganan perkara rasuah dan tuntutan bagi pelaku ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    "Biarkanlah serahkan ke KPK. Ini lembaga kredibel yang saya tahu. Penyidiknya pun profesional," kata pengacara Edhy Prabowo, Soesilo Aribowo, melalui keterangan tertulis, Rabu, 17 Februari 2021.




    Soesilo yakin Lembaga Antikorupsi bakal adil dalam menentukan nasib pelaku korupsi di Indonesia. KPK diyakini tidak akan menggunakan pasal hukuman mati tanpa melihat fakta kasus yang didalami.

    Dia menyayangkan banyak pejabat yang ikut berkomentar terkait hukuman mati bagi koruptor. Opini yang dibangun pejabat bakal merugikan kliennya, Edhy Prabowo, yang tengah menjalani proses hukum. Namun, dia yakin kliennya tak bisa dijerat pasal hukuman mati.

    "Itu kan (kasus Edhy Prabowo) soal dugaan suap menyuap. Tentu pasalnya bukan pasal 2 ayat 2 (UU Pemberantasan Tipikor) yang terdapat ancaman hukuman mati dalam keadaan tertentu. Saya kira kurang pas mengomentari hal ini lah," ujar Soesilo.

    Baca: Pengacara Juliari Sebut Hukuman Mati Koruptor Overcriminalization

    Hukuman mati untuk koruptor berembus kencang saat rasuah bantuan sosial (bansos) covid-19 yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terungkap. Edhy Prabowo yang terjerat kasus suap ekspor benih lobster juga ikut diseret-seret. Isu hukuman mati tersebut menuai pro-kontra.

    KPK menegaskan tak bisa sembarang menjatuhkan tuntutan hukuman mati terhadap pelaku rasuah. Termasuk pada tersangka kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.

    Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan hukuman mati sudah diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebelum menggunakan pasal itu, penyidik perlu membuktikan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Tipikor.

    "Akan tetapi bukan hanya soal karena terbuktinya unsur ketentuan keadaan tertentu saja untuk menuntut hukuman mati namun tentu seluruh unsur Pasal 2 Ayat 1 juga harus terpenuhi," kata Ali melalui keterangan tertulis, Rabu, 17 Februari 2021.

    KPK memahami keinginan masyarakat agar menjatuhkan hukuman mati bagi para tersangka kasus dugaan korupsi bansos sebagai tindakan tegas aparat hukum. Ali mengatakan kasus ini masih masuk kategori suap.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id