comscore

Eks Menkominfo Dukung Upaya Kejagung Bongkar Kasus Satelit di Kemhan

Achmad Zulfikar Fazli - 16 Februari 2022 16:12 WIB
Eks Menkominfo Dukung Upaya Kejagung Bongkar Kasus Satelit di Kemhan
Mantan Menkominfo Rudiantara. MI/Rommy
Jakarta: Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, memenuhi panggilan Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), pada Jumat, 11 Februari 2022. Dia diminta keterangannya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015-2021.

Rudiantara mengatakan kehadirannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan satelit di Kemhan. Dia sudah menjelaskan semua yang diketahui kepada penyidik.
"Sebagai warga negara yang taat hukum dan sebagai pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informasi saat itu, yang merupakan regulator telekomunikasi Indonesia, tentu saya hadir dan memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung dalam melengkapi informasi yang dibutuhkan," ujar Rudiantara dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022.

Berdasarkan beberapa sumber, Rudiantara hanya diminta memberikan latar belakang pengalihan proses pengadaan satelit dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kepada Kemhan. Sebab, lembaga regulator yang berhak memberikan izin dari satelit tersebut adalah Kominfo.

Sedangkan, proses selanjutnya tidak melibatkan kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Rudiantara menegaskan siap jika kembali dipanggil Kejagung untuk menambah informasi terkait kasus ini.

“Karena penting agar para aparat penegak hukum memiliki informasi yang utuh dan kronologis dalam memahami kasus ini,” ujar Rudiantara.

Baca: Eks Menkominfo Diperiksa Sebagai Saksi Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit

Kasus ini berkaitan dengan kontrak sewa Satelit Artemis milik Avanti Communication Limited pada 6 Desember 2015. Kontrak dilakukan atas penggunaan Slot Orbit 123 derajat BT dari Kominfo yang diterbitkan pada 29 Januari 2016.

Namun, pihak Kemhan mengembalikan hak pengelolaan Slot Orbit 123 derajat BT kepada Kominfo pada 25 Juni 2018. Pada saat melakukan kontrak dengan Avanti, Kemenhan ternyata belum memiliki anggaran untuk keperluan pengadaan proyek satelit tersebut.

Kasus itu dilaporkan ke Kejagung atas dugaan korupsi. Kejaksaan menduga ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan proyek satelit. Perencanaan proyek juga diduga tidak dilakukan dengan baik. 

Kejagung masih terus mengusut kasus dugaan rasuah itu. Kini, kasus telah naik ke tingkat penyidikan.

(AZF)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id