comscore

KPK Belum Ungkap Nilai Gratifikasi Wali Kota Ambon, Ini Penjelasannya

Fachri Audhia Hafiez - 14 Mei 2022 05:30 WIB
KPK Belum Ungkap Nilai Gratifikasi Wali Kota Ambon, Ini Penjelasannya
Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy. Medcom.id/Fachri
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Namun, Lembaga Antikorupsi belum mengungkap besaran penerimaan gratifikasi Richard.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan penyidikan terkait gratifikasi masih bergulir. KPK membutuhkan pendalaman dan bukti kuat untuk menuntaskan perkara tersebut.
"Proses penyidikan ini belum selesai. Karena sebagaimana saya maksudkan tadi, kita serahkan (pada) tindakan penyidikan," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat malam, 13 Mei 2022.

Firli memastikan KPK secara terbuka menyampaikan nilai sebenarnya dari kejahatan tersebut. Perkembangan kasus rasuah itu akan disampaikan transparan.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dikonfirmasi ke Ali Fikri (pelaksana tugas juru bicara bidang penindakan KPK). Tentu kami akan sangat membuka diri terhadap respons dan pertanyaan rekan media," ucap Firli.

Richard ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Ambon pada 2020. Dia juga ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi.

Baca: Kasus Wali Kota Ambon, KPK Ultimatum Pegawai Minimarket yang Buron

KPK juga menetapkan Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Andrew Erin Hehanussa (AEH) dan karyawan Alfamidi Kota Ambon, Amri (AR) sebagai tersangka. Namun, Amri masih buron.

Richard diduga mematok Rp25 juta kepada Amri untuk menyetujui dan menerbitkan dokumen izin ritel. Dokumen itu berupa Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Selain itu, Amri mengguyur Richard Rp500 juta. Fulus itu untuk penerbitan persetujuan prinsip pembangunan untuk 20 gerai usaha retail. Uang diberikan bertahap melalui Andrew.

Pada perkara ini, Amri disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan, Richard dan Andrew disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

(AZF)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id