comscore

KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Demokrat Terkait Kasus Bupati PPU

Candra Yuri Nuralam - 17 Januari 2022 17:49 WIB
KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Demokrat Terkait Kasus Bupati PPU
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami aliran dana suap Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud. Salah satunya dugaan aliran dana ke Partai Demokrat.

"Terkait dengan apakah uang itu akan digunakan untuk apa pada saat tangkap tangan, apakah memang akan digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Bupati atau yang lainnya, tentu nanti segera dikonfirmasi kepada para saksi yang akan dihadirkan penyidik," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 17 Januari 2022.

 



Pendalaman dibutuhkan lantaran sebagian uang Gafur dipegang oleh tersangka sekaligus Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis. Kecurigaan KPK terkait dugaan aliran dana ke Demokrat makin menjadi karena uang Gafur yang disimpan Nur saat penangkapan sudah berpindah tangan.

"Benar, bahwa ada sisa uang di dalam rekening NAB (Nur Afidah Balqi) selaku Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan dengan sisa Rp447 juta adalah benar," tutur Ali.

KPK menegaskan bakal mendalami perpindahan uang itu. Termasuk, dugaan uang sudah mengalir ke Partai Demokrat.

"Nanti akan dikonfirmasi terkait dengan dugaan penggunaan uang baik yang ditemukan pada saat tangkap tangan ataupun uang yang ada di dalam rekening salah satu tersangka NAB itu," ujar Ali.

KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara. Mereka, yakni pemberi sekaligus swasta Ahmad Zuhdi, dan penerima sekaligus Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur, Plt Sekda Penajam Paser Utara Mulyadi, Kepala Dinas PUTR Penajam Paser Utara Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.

Zuhdi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu Abdul, Mulyadi, Edi, Jusman, dan Nur selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca: Uang OTT Bupati PUU Diduga Terkait Pemilihan Ketua DPD Demokrat
 

(REN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id