KY Sebut Lolosnya Calon Hakim Agung Kewenangan DPR

    Nur Aivanni - 31 Agustus 2016 07:32 WIB
    KY Sebut Lolosnya Calon Hakim Agung Kewenangan DPR
    Komisioner Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap. Foto: Wahyu Putro/Antara.
    medcom.id, Jakarta: DPR telah memilih tiga calon hakim agung yang lolos fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Komisioner Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap mengatakan, telah menjadi kewenangan DPR untuk meloloskan atau tidak calon hakim agung dari nama-nama yang direkomendasikan KY.

    "Kalau KY menginginkan semuanya disetujui. Tapi karena itu menjadi kewenangan DPR untuk setuju dan tidak setuju. Kita sudah mengusulkan nama-nama yang terbaik," terang Maradaman saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (30/8/2016).

    Maradaman menilai tiga nama yang diloloskan DPR, yakni mantan pimpinan KY Ibrahim, Wakil Ketua PT Mataram Panji Widagdo dan hakim tinggi agama Edy Riyadi merupakan orang yang terbaik. Integritas, kemampuan serta rekam jejak ketiganya pun dinilai cukup mumpuni untuk menjadi calon hakim agung. "Meskipun nama lainnya juga mumpuni," ujar dia.

    Baca: Anggota Komisi III DPR Sebut Calon Hakim Kurang Integritas

    Di sisi lain, Maradaman mengatakan dengan hanya tiga nama yang dipilih DPR maka kebutuhan hakim agung yang dibutuhkan MA masih kurang. Apalagi, sambung dia, hakim ad hoc Tipikor di MA tidak ada yang lolos. Dengan begitu, MA harus mengajukan kembali permintaan untuk mengisi kekurangan hakim agung.

    "Cuma apakah tahun ini bisa dipenuhi atau tidak sangat tergantung dengan anggaran yang tersedia. Dengan adanya pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah, rasanya untuk seleksi selanjutnya tipis kemungkinan," ungkap dia.

    Lihat: DPR Umumkan Hasil Seleksi Calon Hakim Agung Besok

    Secara terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Astriyani mengatakan, seleksi yang dilakukan oleh DPR sudah cukup baik. Pasalnya, DPR meloloskan calon hakim agung yang dinilai sangat dibutuhkan oleh MA.

    Terkait tidak adanya hakim ad hoc Tipikor di MA yang lolos, ia menilai kebutuhan hakim ad hoc Tipikor di MA masih belum mendesak. "Secara beban tidak terlalu urgen, bisa diambil dari proses seleksi yang akan datang daripada meloloskan kandidat yang tidak memenuhi syarat," tandas dia. 

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id