MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Internal Kasus Nurhadi

    Fachri Audhia Hafiez - 21 September 2020 13:10 WIB
    MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Internal Kasus Nurhadi
    Ilustrasi Mahkamah Agung. MI/Bary Fathahilah
    Jakarta: Mahkamah Agung (MA) didesak membentuk tim investigasi internal kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Sekretaris MA Nurhadi. Tim ini dibentuk guna menelusuri keterlibatan pejabat internal MA yang terlibat praktik rasuah

    "Ketua MA (M Syarifuddin) segera membentuk tim investigasi internal untuk menyelidiki lebih lanjut perihal keterlibatan oknum lain dalam perkara yang melibatkan Nurhadi," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulis, Senin, 21 September 2020.

    MA turut diminta kooperatif mengusut tuntas kasus Nurhadi. Sebab, pihak MA dinilai belum ada iktikad kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar praktik korupsi di internalnya.

    Penilaian ini disampaikan ICW merujuk pada resistensi MA saat KPK memanggil para hakim agung sebagai saksi. MA berdalih menggunakan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undang-Undang.

    "Tidak tepat jika dalih SEMA digunakan untuk menghindari proses pemeriksaan di KPK," ujar Kurnia.

    Baca: KPK Masih Buru Penyuap Nurhadi

    Kurnia mengatakan MA seharusnya menerapkan asas tidak diperlakukan khusus di hadapan hukum atau equality before the law. Sejalan dengan Pasal 112 KUHAP yang mengatur bahwa penyidik dapat memanggil saksi maupun tersangka dan kedua subjek tersebut wajib hukumnya memenuhi panggilan penegak hukum.
     
     

    ICW bersama Lokataru telah mengirimkan surat kepada MA perihal desakan pengusutan perkara Nurhadi. Namun, belum direspons.

    "Ini mengindikasikan bahwa MA menutup diri terhadap koreksi publik dalam penanganan perkara yang melibatkan Nurhadi," ujar Kurnia.

    Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto lewat menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.

    Selain itu, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, serta permohonan perwalian.

    Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara itu, Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    (JMS)
    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id