KPK Apresiasi Peraturan MA Terkait Pedoman Pemidanaan

    Antara - 03 Agustus 2020 05:00 WIB
    KPK Apresiasi Peraturan MA Terkait Pedoman Pemidanaan
    Gedung KPK/MI/Susanto.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

    Regulasi itu mengatur masa tahanan seumur hidup bagi terdakwa perkara tipikor. Yakni yang terbukti merugikan keuangan negara lebih dari Rp100 miliar.

    "KPK tentu menyambut baik Perma dimaksud sekalipun tidak untuk semua pasal tipikor seperti pasal suap menyuap, pemerasan dan lain-lain serta tindak pidana korupsi lainnya," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 2 Agustus 2020.

    Perma yang ditandatangani Ketua MA M Syarifuddin dan diundangkan pada 24 Juli 2020 bertujuan menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa. Harapannya, kata Ali, tidak terjadi lagi perbedaan dalam putusan terkait tipikor.

    Sedangkan, kata dia, untuk menghindari disparitas tuntutan pidana, lembaganya saat ini juga masih dalam tahap finalisasi penyusunan pedoman tuntutan tipikor untuk seluruh pasal-pasal tipikor.

    "Baik pasal yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara, penyuapan, dan tindak pidana korupsi lainnya," ujar dia.

    Pedoman pemidanaan itu bertujuan untuk memudahkan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Khususnya terkait kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

    Dalam Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut terdapat lima kategori kerugian negara. Kategori paling berat lebih dari Rp100 miliar, kategori berat lebih dari Rp25 miliar sampai dengan Rp100 miliar.

    Selanjutnya, kategori sedang lebih dari Rp1 miliar sampai dengan Rp25 miliar, kategori ringan lebih dari Rp200 juta sampai dengan Rp1 miliar, dan kategori paling ringan sampai dengan Rp200 juta.

    Adapun rentang penjatuhan pidana untuk kategori paling berat lebih dari Rp100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tinggi dapat dipidana penjara 16-20 tahun atau seumur hidup dan denda Rp800 juta sampai dengan Rp1 miliar.

    Sedangkan untuk kategori paling berat lebih dari Rp100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan yang rendah dapat dipidana penjara 10-13 tahun dan denda Rp500 juta sampai dengan Rp650 juta.

    Selanjutnya untuk kategori berat lebih dari Rp25 miliar sampai dengan Rp100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tinggi dapat dipidana penjara 13-16 tahun dan denda Rp650 juta sampai dengan Rp800 juta.

    Untuk kategori berat lebih dari Rp25 miliar sampai dengan Rp100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan yang rendah dapat dipidana penjara 8-10 tahun dan denda Rp400 juta sampai dengan Rp500 juta.

    (ADN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id