Eks Bupati Bengkayang Divonis 5 Tahun Penjara

    Candra Yuri Nuralam - 19 Mei 2020 15:55 WIB
    Eks Bupati Bengkayang Divonis 5 Tahun Penjara
    Bupati Nonaktif Bengkayang Suryadman Gidot (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. ANTARA/Reno Esnir
    Jakarta: Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak memvonis mantan Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, dengan hukuman lima tahun penjara. Dia terbukti menerima suap proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkayang pada 2019

    "Menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider satu bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim, Prayitno Iman Santoso, dalam sidang putusan kasus yang digelar secara virtual di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2020.

    Suryadman tidak diminta membayarkan uang pengganti. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Suryadman dituntut hukuman enam tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurungan.

    Baca: Bupati Nonaktif Bengkayang Dituntut Enam Tahun Bui

    Usai persidangan Suryadman menyatakan pikir-pikir untuk menyatakan banding. Hal serupa juga disampaikan JPU KPK.

    Kasus ini berawal saat Suryadman meminta uang pada Aleksius dan Kepala Dinas Pendidikan Bengkayang Agustinus Yan masing-masing Rp300 juta. Uang tersebut diduga untuk keperluan pribadi.

    Untuk menindaklanjuti permintaan Suryadman, Aleksius menghubungi beberapa rekanan dan menawarkan proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan syarat memenuhi setoran awal. Aleksius diduga mematok fee untuk satu paket pekerjaan penunjukan langsung Rp20-25 juta, atau minimal 10 persen dari nilai maksimal pekerjaan Rp200 juta.

    Baca: Penyuap Bupati Bengkayang Dijebloskan ke Bui

    Aleksius akhirnya menerima setoran tunai dari beberapa rekanan proyek yang menyepakati fee tersebut. Rincian fee yang diterima Alexius, yakni Rp120 juta dari Bun Si Fat, Rp160 juta dari Pandus, Yosef, dan Rodi. Terakhir, Rp60 juta dari Nelly Margaretha.

    Suryadman dianggap melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id