Kerugian Jiwasraya Capai Rp17 Triliun

    Kautsar Widya Prabowo - 14 Februari 2020 15:41 WIB
    Kerugian Jiwasraya Capai Rp17 Triliun
    Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Ardiansyah. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
    Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat kerugian negara akibat kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya terus bertambah. Angka kerugian ditaksir melebihi perkiraan awal Rp 13,7 triliun. 

    "Pekiraan Rp17 triliun," ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Ardiansyah, di Gedung Bundar, Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Februari 2020. 

    Febrie menuturkan BPK dan penyidik Kejaksaan Agung masih mengaudit kerugian negara Jiwasraya dari 2008- 2018. Dia tak menutup kemungkinan kerugian masih bisa bertambah. 

    "Kita nanti tunggu real terakhirnya, ini akan terus dilakukan penghitungan," kata dia.  

    Febrie belum mau menjelaskan detail penyebab meningkatnya kerugian Jiwasraya. Korps Adhyaksa menyerahkan proses penghitungan kerugian kepada BPK. 

    Kerugian Jiwasraya Capai Rp17 Triliun
    Ilustrasi Jiwasraya. Foto: MI/Ramdani 

    Kejagung menetapkan enam tersangka terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Mereka yakni, Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro; Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat; dan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim.
     
    Selanjutnya, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo; dan Direktur Utama PT Maxima Integra Joko Hartoni Tirto. Teranyar, Benny dan Heru ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang.
     
    Mereka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
     
    Serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.





    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id