Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus ASABRI

    Theofilus Ifan Sucipto - 31 Maret 2021 00:02 WIB
    Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus ASABRI
    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. Dok. Medcom.id



    Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa sejumlah saksi untuk memperdalam  penyidikan kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Keterangan mereka untuk melengkapi alat bukti.

    “Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung memeriksa 10 orang saksi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangan tertulis, Selasa, 30 Maret 2021.






    Saksi yang diperiksa tersebut, antara lain Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relationship, Jimmy Sutopo; eks Kepala Divisi Investasi PT ASABRI, GP; Direktur PT Mega Capital Investama, RS; dan Direktur PT Anugrah Cahaya Sentosa, FH. Kemudian, eks pelaksana tugas (Plt) Kepala Divisi Investasi PT Asabri, IK; Kepala Bidang Ekuitas PT ASABRI, IS; dan Direktur Utama PT First Asia Capital Sekuritas, AT.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,” papar Leonard.

    Kejagung menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di PT ASABRI yang merugikan negara mencapai Rp23,7 triliun itu. Para tersangka, yakni Benny Tjokrosaputro (BTS) dan Heru Hidayat (HH).

    Baca: Dugaan Korupsi di ASABRI Diselisik Melalui Dua Saksi
     
    Lalu, Direktur Utama (Dirut) ASABRI periode 2011-Maret 2016, Adam Rachmat Damiri (ARD); Dirut ASABRI periode Maret 2016-Juli 2020, Sonny Widjaja (SW); Dirut Keuangan ASABRI periode Oktober 2008-Juni 2014, BE; Dirut ASABRI periode 2013-2014 dan 2015-2019 HS. Kemudian, Kepala Divisi Investasi ASABRI periode Juli 2012-Januari 2017, Ilham W Siregar (IWS); Dirut PT Prima Jaringan, Lukman Purnomosidi (LP); dan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relationship Jimmy Sutopo (JS).
     
    Tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
     
    Mereka juga dijerat Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.


    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id