KPK: Belum Ada Pelaku Fraud JKN Dikenakan Denda

    Antara - 22 Oktober 2020 22:26 WIB
    KPK: Belum Ada Pelaku <i>Fraud</i> JKN Dikenakan Denda
    BPJS Kesehatan. Foto: MI/Ramdani
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan pelaku kecurangan atau fraud dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sejatinya dapat dikenakan sanksi denda. Namun, hingga kini sanksi itu belum pernah diterapkan.

    "Karena permenkes (peraturan menteri kesehatan) baru dibentuk, tim penanganan fraud juga baru dibentuk di pemerintah pusat, yang rencananya akan berjalan 2020 ini sebenarnya," kata Kepala Satuan Tugas (Satgas) Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan KPK Kunto Ariawan di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2020.

    Menurut dia, sanksi berupa denda diatur Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. Bab V Permenkes 16 Tahun 2019 menyebutkan instansi berwenang dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, perintah pengembalian kerugian, tambahan denda administratif, dan pencabutan izin.

    Pelanggaran dianggap kategori ringan bila pelaku fraud menimbulkan kerugian kurang dari Rp50 juta di setiap jenis kecurangan. Kategori pelanggaran sedang apabila kasus menimbulkan kerugian Rp50 juta hingga Rp500 juta dan sudah pernah dikenakan sanksi pelanggaran ringan. Sanksi dendanya yaitu denda 25 persen dari dana pengembalian kerugian dari kecurangan.

    Pelanggaran berat terjadi ketika kerugian lebih dari Rp500 juta timbul, sedangkan pelaku sudah pernah dikenakan sanksi pelanggaran sedang. Denda 50 persen dari jumlah pengembalian kerugian dari kecurangan yang dilakukan dapat diterapkan.

    Di sisi lain, kondisi luar biasa akibat pandemi covid-19 membuat kerja tim pengawasan dan penanganan fraud JKN harus tertunda. Sejatinya, pengawasan percontohan dari KPK, Kementerian Kesehatan, dan  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di beberapa daerah menemukan beberapa potensi fraud baik disengaja ataupun tidak disengaja lantaran kesalahan teknis dari sisi administrasi.

    Baca: Realisasi Belanja Bantuan Iuran BPJS Kesehatan Capai Rp36,4 Triliun

    Beberapa potensi fraud yang disoroti KPK yakni adanya ketidaksesuaian kelas rumah sakit dari yang seharusnya sehingga BPJS Kesehatan membayar klaim lebih besar. Ada pula pelayanan kesehatan yang tidak diperlukan, tetapi tetap diberikan kepada hingga rumah sakit mengeklaim pembiayaannya. Selain itu, ada pembayaran kapitasi kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tidak sesuai kinerja sehingga berpotensi terjadi korupsi dari pemerintah daerah.


    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id