Polisi Ungkap Peran Anggota Grup WhatsApp Hingga Admin Akun STM yang Ditangkap

    Siti Yona Hukmana - 27 Oktober 2020 14:16 WIB
    Polisi Ungkap Peran Anggota Grup WhatsApp Hingga Admin Akun STM yang Ditangkap
    Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana (kedua dari kiri) dalam rilis kasus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Oktober 2020. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana
    Jakarta: Polisi menangkap delapan anggota grup WhatsApp (WAG) dan dua admin serta kreator akun Facebook Sekolah Teknik Menengah (STM) se-Jabodetabek. Mereka dianggap bertanggung jawab dalam kerusuhan demonstrasi penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) pada Kamis, 8 Oktober; Selasa, 13 Oktober; dan Selasa, 20 Oktober 2020.

    "Semuanya anak di bawah umur," kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jendeal (Irjen) Nana Sudjana di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Oktober 2020. 

    Nana memerinci para tersangka itu yakni DS, 17; MA, 15; AH, 16; MNI, 17; AS, 15; FIQ, 16; FSR, 15; AP, 15; GAS, 16; dan JF, 17. DS dan MA anggota WAG Dewan Penyusah Rakyat. AH dan MNI anggota WAG Ruang Guru. 

    Baca: Pengamanan Demo UU Cipta Kerja Diklaim Sesuai Hukum Berlaku

    AS, FIQ, FSR, dan AP, anggota WAG Omnibus Law Jakarta Timur. Sementara itu, GAS admin akun Facebook Grup STM se-Jabodetabek dengan JF sebagai kreator akun itu.

    Menurut dia, anggota WAG ditangkap karena melempari polisi dan merusak Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Sarinah, Jakarta Pusat, serta fasilitas publik lainnya. Kasus mereka ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum. 

    Sementara itu, admin dan kreator Facebook STM se-Jabodetabek ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Keduanya mengunggah ajakan provokatif agar seluruh pelajar STM se-Jabodetabek bergerak ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat. 

    "Posting-an ini memang berisi hasutan yang mengajak untuk melakukan demo anarkistis. 'Ayo ikut membela hak kita, lawan hukum yang enggak masuk akal'," tutur Nana. 

    Pengelola akun STM se-Jabodetabek itu juga mengimbau para pelajar membawa peralatan tempur saat demo. Hasutan ini membuat pedemo membekali diri dengan petasan, molotov, senter, laser, dan ban bekas. 

    "Kita terus melakukan pengembangan karena masih ada tiga orang yang masuk daftar pencarian orang (DPO)," ujar jenderal bintang dua itu. 

    Para anak yang berhadapan dengan hukum itu dikenakan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45a ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Atas pasal ini, mereka terancam enam tahun  penjara.

    Mereka juga dikenakan Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Selain itu, tindakan mereka terkait Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 dengan ancaman hukuman penjara maksimal tiga tahun, dan Pasal 160, 55, dan 56 KUHP dengan ancaman penjara maksimal enam tahun. 


    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id