Sidang Putusan Polusi Udara Jakarta Ditunda Lagi, Penggugat Kecewa

    Fachri Audhia Hafiez - 10 Juni 2021 13:16 WIB
    Sidang Putusan Polusi Udara Jakarta Ditunda Lagi, Penggugat Kecewa
    Ilustrasi persidangan. Medcom.id/M Rizal



    Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menunda pembacaan putusan gugatan polusi udara Jakarta. Perwakilan penggugat menyatakan kecewa.

    "Kami sangat berharap ke depannya Majelis Hakim tidak lagi mengulur-ulur waktu agar ada kepastian bagi para pencari keadilan," kata perwakilan Koalisi Insiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota), Ayu Eza Tiara, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kemayoran, Kamis, 10 Juni 2021.

     



    Menurut Ayu, pelaksanaan sidang putusan dijadwalkan sejak 20 Mei 2021. Namun, beberapa kali majelis hakim memustuskan menunda sidang.

    Penundaan beruntun atas rencana sidang putusan ini menimbulkan berbagai pertanyaan dari para penggugat. Pembacaan putusan yang memakan waktu hingga 8 minggu dinilai penggugat tak wajar.

    Baca: Penyumbang 60% Polusi Udara Berasal dari Kendaraan Bermotor

    Ayu berharap, pengadilan segera membacakan putusan gugatan perkara polusi udara yang diajukan oleh 32 penggugat itu. Sebab, gugatan tersebut bergulir di pengadilan selama dua tahun atau sejak diajukan 4 Juli 2019.

    "Kami juga masih sangat mengharapkan majelis hakim dapat mengabulkan seluruh tuntutan dari para penggugat," ucap Ayu.
     

    Alasan hakim menunda sidang

    Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri menyatakan sidang ditunda karena materi kasus yang diajukan penggugat sangat banyak. Majelis butuh waktu lebih untuk mempelajari dan merundingkan putusannya.

    "Mohon dimaklumi, hari ini putusan belum bisa kami bacakan. Kami sepakat untuk menunda keputusan dua minggu ke depan (24 Juni 2021)," ujar Hakim Zuhri di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Sidang dengan nomor perkara perdata 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst. ini buntut buruknya kualitas udara di Jakarta. Dalam gugatan ini selaku pihak tergugat diantaranya Presiden Joko Widodo (Tergugat I).

    Berikutnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (Tergugat II), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (Tergugat III), dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Tergugat IV). Kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Tergugat V), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Turut tergugat I), serta Gubernur Banten Wahidin Halim (turut tergugat II).

    Dalam petitum, penggugat memminta majelis hakim menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian, menyatakan tergugat terbukti melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini lalai dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

    Presiden Jokowi juga diminta menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Beleid itu harus mengatur perihal pengendalian pencemaran udara lintas batas provinsi.

    Kemenkes diminta melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

    Sedangkan Kemendagri diminta melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Khususnya dalam pelaksanaan urusan di bidang lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran udara.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id